Pernyataan kaget BNPB atas banjir Sumatera memicu desakan penetapan bencana nasional.

KOSONGSATU.ID—Dari tepi Desa Aek Garoga, suara warga masih tenggelam dalam lumpur yang belum kering. Di sana, Kepala BNPB Letjen Suharyanto berdiri menyimak keluhan para penyintas, sebelum akhirnya mengucap maaf. “Saya tak mengira sebesar ini,” ujarnya pelan, Ahad (30/11/2025).

Sebelumnya, ia menyebut banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih berada pada level provinsi. “Kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial,” katanya, Jumat (28/11/2025). Namun setibanya di lokasi, kenyataan menampar lebih keras dari laporan.

Lihat Juga:
Ulama Jombang Tegaskan Perusak Lingkungan Termasuk Sifat Munafik

Desakan Penetapan Bencana Nasional

MUI dan Koalisi Masyarakat Sipil Aceh meminta Presiden Prabowo segera mengambil alih penanganan. Ketum MUI KH Anwar Iskandar menyebut kerusakan infrastruktur vital di tiga provinsi “meluluhlantakkan sendi kehidupan.”

Banyak wilayah terisolasi, sebagian tanpa sinyal, sebagian lain tanpa akses logistik. “Kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas. Ini situasi benar-benar darurat,” katanya.

Koordinator MaTA, Alfian, menilai skala kerusakan memenuhi indikator kedaruratan nasional. Ribuan warga terisolasi dan terancam kelaparan, listrik padam, dan ekonomi lumpuh. “Negara harus hadir lewat status Bencana Nasional,” ujarnya, Ahad (30/11).

Salah satu titik banjir yang melanda Aceh. – BPBA Provinsi Aceh

LBH Banda Aceh menegaskan dasar hukum penetapan status itu ada dalam UU 24/2007. Advokat Rahmad Maulidin menyebut indikator seperti korban besar, kerugian masif, dan lumpuhnya pemerintahan daerah “sudah terpenuhi.”

“Beberapa kabupaten/kota bahkan sudah menyatakan ketidaksanggupan,” ujarnya.

Pemerintah Daerah Kewalahan

Dari sektor lingkungan, Greenpeace melihat kebingungan pemerintah daerah sebagai tanda rapuhnya integrasi kebijakan dan infrastruktur kebencanaan.

“Bencana selalu ditempatkan pada respons jangka pendek,” kata Arie Rompas, Jumat (28/11). Ia menilai kondisi ini sudah seharusnya dinaikkan menjadi bencana nasional.

Ia mengingatkan, curah hujan tinggi selalu berkorelasi dengan tutupan hutan dan tata guna lahan. “Wilayah konservasi justru dikonversi menjadi tambang, HTI, atau sawit,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto ketika mengunjungi korban banjir Sumatera, Senin (1/12/2025). – Kolase Istimewa

Akar Masalah Belum Disentuh

Walhi Aceh menilai pemerintah daerah gagap dan reaktif. “Penanganan banjir masih bersifat reaktif. Pemerintah harus mengubah pola menjadi proaktif,” kata Direktur Ahmad Shalihin.

Ia menyoroti absennya perbaikan tata ruang, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya kesiapsiagaan masyarakat.

Di antara suara-suara itu, banjir Sumatera tetap meninggalkan pertanyaan yang menggantung: seberapa siap negara ketika alam kembali menguji?***

Post Views: 104