BNPB Akui Kaget, Situasi Sumatera Dinilai Lampaui Kapasitas Daerah

Pernyataan kaget BNPB atas banjir Sumatera memicu desakan penetapan bencana nasional.

KOSONGSATU.ID—Dari tepi Desa Aek Garoga, suara warga masih tenggelam dalam lumpur yang belum kering. Di sana, Kepala BNPB Letjen Suharyanto berdiri menyimak keluhan para penyintas, sebelum akhirnya mengucap maaf. “Saya tak mengira sebesar ini,” ujarnya pelan, Ahad (30/11/2025).

Sebelumnya, ia menyebut banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih berada pada level provinsi. “Kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial,” katanya, Jumat (28/11/2025). Namun setibanya di lokasi, kenyataan menampar lebih keras dari laporan.

Baca Juga:

20 Ribu Jemaah Haji Terancam Tertunda Akibat Bencana Sumbagut

Desakan Penetapan Bencana Nasional

MUI dan Koalisi Masyarakat Sipil Aceh meminta Presiden Prabowo segera mengambil alih penanganan. Ketum MUI KH Anwar Iskandar menyebut kerusakan infrastruktur vital di tiga provinsi “meluluhlantakkan sendi kehidupan.”

Banyak wilayah terisolasi, sebagian tanpa sinyal, sebagian lain tanpa akses logistik. “Kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas. Ini situasi benar-benar darurat,” katanya.

Koordinator MaTA, Alfian, menilai skala kerusakan memenuhi indikator kedaruratan nasional. Ribuan warga terisolasi dan terancam kelaparan, listrik padam, dan ekonomi lumpuh. “Negara harus hadir lewat status Bencana Nasional,” ujarnya, Ahad (30/11).

Baca Juga:

Busyro Muhammadiyah: Korupsi SDA Biang Bencana, UU Politik Harus Direvisi

LBH Banda Aceh menegaskan dasar hukum penetapan status itu ada dalam UU 24/2007. Advokat Rahmad Maulidin menyebut indikator seperti korban besar, kerugian masif, dan lumpuhnya pemerintahan daerah “sudah terpenuhi.”

“Beberapa kabupaten/kota bahkan sudah menyatakan ketidaksanggupan,” ujarnya.

Pemerintah Daerah Kewalahan

Dari sektor lingkungan, Greenpeace melihat kebingungan pemerintah daerah sebagai tanda rapuhnya integrasi kebijakan dan infrastruktur kebencanaan.

Baca Juga:

Korban Meninggal Banjir Sumatera Tembus 1.053 Jiwa, 200 Hilang, 7.000 Luka

“Bencana selalu ditempatkan pada respons jangka pendek,” kata Arie Rompas, Jumat (28/11). Ia menilai kondisi ini sudah seharusnya dinaikkan menjadi bencana nasional.

Ia mengingatkan, curah hujan tinggi selalu berkorelasi dengan tutupan hutan dan tata guna lahan. “Wilayah konservasi justru dikonversi menjadi tambang, HTI, atau sawit,” ujarnya.