Kasus keracunan massal MBG tercatat tembus 5.000 anak. Pemerintah meresponsnya dengan menutup 56 dapur dan mewajibkan dua chef bersertifikat tiap SPPG. Menu dialihkan ke produksi lokal, demi keamanan dan ekonomi rakyat.
KOSONGSATU.ID—Pemerintah bergerak cepat merespons kisruh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memicu kasus keracunan massal lebih dari 5.000 anak sejak Januari 2025.
Badan Gizi Nasional (BGN) merilis aturan baru yang memperketat standar dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mulai kini, setiap dapur wajib dipimpin dua chef bersertifikat. Satu ditunjuk BGN, satu lagi disiapkan mitra pelaksana.
“Kami juga membuat aturan lagi bahwa ketentuan semua dapur SPPG harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi,” kata Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).
Selain itu, BGN menegaskan tidak lagi mengandalkan makanan olahan pabrikan. Menu MBG akan dipasok dari produksi warga lokal. “Dapur MBG ini untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan memperkaya konglomerat pemilik pabrik roti,” tegas Nanik.
Roti dan pangan lain akan diproduksi langsung oleh ibu-ibu murid. Namun BGN memberi pengecualian untuk bahan yang tidak tersedia di daerah, seperti susu. “Kalau di dapur itu memang tidak ada peternakan susu, maka terpaksa sementara boleh pakai susu kemasan,” ujarnya.
Nonaktifkan 56 Dapur
Sebagai langkah darurat, BGN juga menonaktifkan sementara 56 dapur MBG yang diduga bermasalah. Dapur-dapur itu tersebar di berbagai daerah, dari OKI Sumatra Selatan, Situbondo Jawa Timur, hingga Mamuju Sulawesi Barat.
“Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan. Nonaktif sementara ini bagian dari evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG, jadi prioritas utama,” kata Nanik, Senin (29/9).
Makanan dari 56 dapur tersebut kini diuji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil uji akan menentukan nasib mereka. BGN juga membuka kanal pengaduan masyarakat untuk mendeteksi dini jika muncul masalah baru.
Instruksi serupa datang dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menggelar rapat kabinet khusus untuk membahas MBG. “Kita risau masih ada kasus, makanya kita tertibkan semua SPPG. Semua alat harus dicuci pakai alat modern untuk membunuh bakteri,” kata Prabowo di Jakarta, Senin (29/9).
Prabowo juga memerintahkan agar setiap dapur dilengkapi alat uji. “Sebelum distribusi harus diuji semuanya. Itu langkah preventif yang wajib dilakukan,” ujarnya.
Langkah-langkah ini untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG, yang sejak awal ditujukan sebagai jaring pengaman gizi anak-anak sekolah. Namun dengan catatan, keamanan pangan menjadi prioritas nomor satu.***
Tinggalkan Balasan