Seorang mahasiswa Undip asal Alor mengeluhkan harga beras Rp30 ribu di depan Menteri Pertanian. Dua hari kemudian Bulog bergerak — sesuatu yang gagal dilakukan sistem selama berbulan-bulan.
KOSONGSATU.ID — Adriano Jeconia Padama tidak merencanakan menjadi viral. Ia mengangkat tangan saat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berpidato dalam upacara penerimaan mahasiswa baru di Universitas Diponegoro pada Kamis, 6 Agustus 2026, lalu menceritakan kondisi kampung halamannya di Alor, Nusa Tenggara Timur.
“Kalau beras lagi krisis itu di pedalaman harganya tinggi sekali, bisa menembus Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilo,” katanya, seperti dilaporkan Monitor Indonesia, 8 Agustus 2026.
Momen itu baru menyebar luas dua hari setelah kejadian: akun resmi @undip.official mengunggah rekamannya ke Instagram pada Sabtu malam, 9 Agustus 2026, dan videonya ikut disebarluaskan lewat akun TikTok resmi Kementerian Pertanian. Amran membatalkan rapat pimpinan di Jakarta, terbang ke Alor pada hari yang sama, dan memerintahkan Perum Bulog mengirim beras hari itu juga.
Respons secepat itu terasa melegakan. Tapi ia juga menyisakan pertanyaan yang lebih mengganggu: kenapa dibutuhkan video viral seorang mahasiswa untuk menggerakkan sistem yang seharusnya sudah memantau harga pangan di seluruh pelosok negeri?
Jauh sebelum republik berdiri, tradisi lumbung desa era Mataram justru merancang mekanisme yang tidak menunggu keluhan menjadi sorotan nasional lebih dulu. Perbandingan dua sistem ini — satu bergerak dalam hitungan jam usai viral, satu berusia empat abad — mengungkap siapa yang sebenarnya lebih sigap menghadapi krisis pangan di wilayah terpencil.
Angka di Balik Rp30 Ribu per Kilo
Amran mendapati kenyataan yang sedikit berbeda dari keluhan viral itu saat tiba di Alor pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Harga beras di kota kabupaten berkisar Rp13.000 per kilogram, setara Jakarta, tapi melonjak menjadi Rp25.000–30.000 di wilayah pedalaman begitu distribusi terganggu.
Selisih itu bukan angka kecil. Ia berarti warga pedalaman Alor membayar hampir dua setengah kali lipat harga normal untuk kebutuhan paling pokok, hanya karena rantai distribusi kepulauan lebih panjang dan lebih mahal.
Sebagai jawaban, Bapanas dan Bulog menyalurkan bantuan 30 kilogram beras per keluarga untuk 37.338 penerima pada Sabtu, 8 Agustus 2026, dirapel untuk periode Juli–September 2026. Desa Probur menerima porsi terbesar dengan 513 penerima, disusul Lembur Barat 222 penerima, dan Fuisama 66 penerima.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan hal itu di lokasi, pada hari yang sama. “Hari ini kami datang langsung ke Alor untuk memastikan bantuan pangan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat,” katanya, 8 Agustus 2026, seraya menambahkan tidak ada wilayah yang terlalu jauh untuk dilayani negara.
Yang belum terjawab: apakah lonjakan harga di pedalaman Alor sudah terpantau sistem distribusi Bulog sebelum video itu viral, atau baru terdeteksi setelahnya. Hingga naskah ini diterbitkan, Bulog belum memberikan penjelasan rinci soal mekanisme pemantauan harga rutin di wilayah kepulauan terluar sebelum insiden 6–8 Agustus itu.
Empat Abad Lalu, Tanpa Menunggu Video Viral
Di titik inilah sejarah menawarkan kontras yang tajam. Sultan Agung, penguasa Mataram Islam pada 1613–1645, merintis tradisi Lumbung Mataraman lewat filosofi nandur apa sing dipangan, mangan apa sing ditandur — menanam apa yang dimakan, memakan apa yang ditanam.
Sistem itu tidak menunggu perintah dari pusat kekuasaan. Warga desa menanam, menyimpan, dan mengelola cadangan pangan mereka sendiri lewat kelompok tani, sehingga keputusan diambil saat masalah masih bisa dicegah, bukan saat sudah menjadi krisis yang harus dipadamkan buru-buru.
Tradisi itu belum sepenuhnya punah. Pemerintah DIY menghidupkan kembali lebih dari 51 titik program sejak 2023 (Kementan, diakses Agustus 2026), tersebar di empat kabupaten/kota, mengubah pekarangan rumah menjadi kebun sayur, kandang ternak, dan kolam ikan yang dikelola gapoktan serta kelompok wanita tani.
Contoh konkretnya terekam di Desa Semanu, Gunungkidul, tempat warga tercatat mendapat tambahan pendapatan sekitar Rp1 juta per bulan dari penjualan hasil kebun dan produk olahan pekarangan — catatan yang berasal dari studi 2017, bukan klaim menyeluruh untuk seluruh 51 titik program.
Ketika Tradisi Justru Bergerak Lebih Cepat dari Birokrasi
Program itu terus berkembang, dan datanya jauh lebih segar dari sekadar romantisme sejarah. Sepanjang semester pertama 2026, ekosistem Lumbung Mataraman di empat desa percontohan — Bendung, Wukirsari, Glagahharjo, dan Giripeni — menyalurkan pembiayaan produktif senilai Rp9,17 miliar kepada 120 debitur lewat skema KUR, ditambah Rp1,5 miliar tabungan dari 488 nasabah, menurut laporan 21 Juli 2026.
“Lumbung Mataraman ini adalah lumbung pangan hidup,” kata Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa akar budaya dan penguatan ekonomi berjalan beriringan, bukan dua hal terpisah.
Bandingkan dua pola respons ini. Bansos Alor bergerak setelah harga pangan menembus Rp30 ribu dan videonya viral secara nasional pada 9 Agustus 2026. Lumbung Mataraman sudah mencatat penyaluran miliaran rupiah sejak pertengahan Juli 2026 — bergerak sejak pekarangan warga masih berupa tanah kosong, jauh sebelum ada krisis yang perlu diselesaikan.
Birokrasi modern memiliki satelit, aplikasi, dan rapat koordinasi lintas kementerian yang tidak dimiliki Mataram abad ke-17. Tapi jarak antara pusat pengambilan keputusan dengan warga yang membutuhkan justru membuat responsnya lebih lambat, bukan lebih cepat — dan yang mengubahnya kali ini bukan sistem deteksi dini, melainkan satu video yang kebetulan diunggah dua hari setelah kejadian.
Adriano sendiri tidak menyangka curhatnya akan sampai mengubah jadwal seorang menteri. Ia hanya ingin kampung halamannya didengar — dan kebetulan, kali ini, ada kamera yang merekam saat ia bicara.***
Tinggalkan Balasan