Faksi militer Iran mengunci kekuasaan setelah kematian Ayatollah Ali Khamenei.
KOSONGSATU.ID–Kematian Ayatollah Ali Khamenei akibat eskalasi militer Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 langsung memicu konsolidasi instan di Teheran.
Faksi garis keras bersama Garda Revolusi Iran (IRGC) bergerak cepat mengamankan struktur negara. Hingga pada 8 Maret 2026, Majelis Ahli secara darurat menunjuk Sayyed Mojtaba Khamenei, putra Ayatollah Ali Khamenei, sebagai Pemimpin Tertinggi. Pemilihan ini memastikan kendali militer tidak jatuh ke ruang hampa.
Sistem perpolitikan Republik Islam Iran dirancang agar institusi keamanan tidak tunduk pada pemerintahan sipil.
Berdasarkan doktrin Velayat-e Faqih yang dirumuskan pasca revolusi 1979, Pemimpin Tertinggi adalah komandan tertinggi militer seutuhnya. Ia berhak menunjuk komandan IRGC, kepala stasiun televisi negara, hingga 6 dari 12 anggota Dewan Garda.
Peneliti Dinamika Politik Iran, Babak Vahdad, pada 10 Maret 2026 menyoroti kuatnya cengkeraman militer pasca transisi.
“Republik Islam telah berevolusi menuju sistem di mana kekuasaan semakin banyak dijalankan melalui jaringan keamanan dan militer yang saling terkait daripada murni otoritas pribadi satu kantor,” paparnya membedah situasi terkini di Teheran.
Legitimasi Instan di Tengah Konflik
Terpilihnya Mojtaba Khamenei, tokoh berusia 56 tahun, berjalan tanpa perlawanan politik berarti. Ia sukses mendulang dukungan dominan antara 85 hingga 90 persen suara dalam sidang Majelis Ahli, memenuhi syarat kuorum melebihi dua pertiga anggota.
Angka mutlak ini mencerminkan kebutuhan elit Iran akan sosok kuat di tengah bayang-bayang perang terbuka.
Ayatollah Hossein-Ali Eshkevari, Anggota Majelis Ahli Iran, membenarkan kelancaran proses ini pada 8 Maret 2026. “Pemimpin baru telah dipilih dengan mayoritas mutlak dan nama Khamenei akan terus menjadi pemimpin Iran,” cetusnya meyakinkan publik.
Manuver cepat militer ini seketika menyingkirkan peran politisi sipil, termasuk Presiden Masoud Pezeshkian. Politisi reformis yang baru saja memenangkan pemilu pada Juli 2024 lalu itu kini tidak lebih dari sekadar pelaksana birokrasi harian.
Upaya Pezeshkian untuk membangun keseimbangan diplomasi dengan negara luar terpaksa dihentikan seiring beralihnya fokus negara pada pertahanan mutlak. Negara kini bertumpu sepenuhnya pada strategi militer sang Pemimpin Tertinggi baru.***
Tinggalkan Balasan