Pemerintah Indonesia menangguhkan sementara seluruh pembahasan terkait implementasi Board of Peace (BoP)—menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah.
KOSONGSATU.ID—Keputusan ini diumumkan Menteri Luar Negeri Sugiono pada Jumat (6/3).
“Ya ini sekarang pembicaraan BoP semuanya on hold, semua perhatian shifted ke situasi di Iran,” ujar Sugiono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta .
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menegaskan, “Segala pembahasan tentang BoP saat ini ditangguhkan. Fokus diplomasi Indonesia adalah memastikan keselamatan WNI di wilayah terdampak konflik.”
Prabowo: Siap Keluar Jika Tak Bantu Palestina
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyatakan kesiapan Indonesia keluar dari BoP jika forum tersebut tidak mendukung kemerdekaan Palestina.
Pernyataan ini disampaikan di hadapan 160 lebih kiai dan ulama di Istana Kepresidenan, Kamis (5/3) malam .
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Cholil Nafis yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, “Presiden bertekad mengarahkan BoP untuk kemerdekaan Palestina. Beliau siap keluar jika dewan ini gagal memperjuangkan tujuan tersebut” .
Cholil sebelumnya menilai BoP tidak efektif karena para inisiatornya tidak menunjukkan rekam jejak yang baik .
Anies: Bukan Tindakan Antiperdamaian
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan keikutsertaan Indonesia di BoP pasca serangan AS-Israel ke Iran.
Dalam video yang diunggah di Instagram, Kamis (5/3), Anies mengingatkan sejarah Indonesia sebagai pelopor Konferensi Asia-Afrika 1955 dan Gerakan Non-Blok .
“Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam?” kata Anies .
Menurutnya, keluar dari BoP bukan tindakan antiperdamaian. “Board of Peace menjanjikan perdamaian, namun ketuanya (Trump) justru memerintahkan serangan ke Iran bersama Israel tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata” .
Aktivis Desak Pemerintah Keluar
Aktivis kemanusiaan Wanda Hamidah menyarankan pemerintah keluar dari BoP karena dinilai tidak memiliki legitimasi internasional. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Ganyang Penjajahan Gaya Baru: Tolak BoP!” di Jakarta, Jumat (6/3) .
“Pembukaan UUD 1945 jelas menyatakan Indonesia harus mendukung kemerdekaan semua bangsa dan menghapuskan penjajahan. BoP ini bukan PBB dan tidak memiliki legal standing dalam sistem internasional,” ujar Wanda .
Ketua Umum Generasi Muda Mathla’ul Anwar Ahmad Nawawi menilai momentum evaluasi keikutsertaan Indonesia semakin kuat di tengah eskalasi konflik yang melibatkan AS dan Israel .
Sejumlah aktivis berencana menggelar aksi damai pada 7–8 Maret 2026 di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat .
Konsolidasi dengan Negara Teluk
Menlu Sugiono memastikan komunikasi dengan negara-negara Teluk tetap berjalan.
“Kita tetap konsultasi dan konsolidasi dekat dengan rekan-rekan kita di Teluk. Karena mereka juga mengalami dampak serangan dan mereka juga anggota BoP” .
Pertemuan Tertutup di Istana
Presiden Prabowo mengumpulkan para mantan presiden, wakil presiden, menteri luar negeri, dan pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Selasa (3/3) malam.
Mantan Menlu Hassan Wirajuda mengatakan pertemuan membahas dampak konflik Iran terhadap posisi dan mandat BoP .
“Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi tidak hanya di antara dua karang, tapi sekarang beberapa karang dan itu tidak mudah,” ungkap Hassan .
Din Syamsuddin: Indonesia Keliru
Mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai Indonesia keliru dalam merespons dinamika geopolitik. Menurutnya, BoP hanya kamuflase politik yang menguntungkan Israel .
“Apa gunanya bergabung dalam Board of Peace bikinan Donald Trump kalau tidak berani menegurnya?” ujar Din dalam keterangan pada Rabu (4/3) .
Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan dan setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia akan didasarkan pada politik luar negeri bebas aktif.***
Tinggalkan Balasan