Iran mengapresiasi niat Prabowo, namun tegas menolak berunding dengan AS.
KOSONGSATU.ID—Pemerintah Iran secara resmi menolak tawaran mediasi damai yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan ini diambil di tengah memanasnya eskalasi konflik bersenjata antara koalisi Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Konflik berskala besar yang berlangsung sejak akhir Februari hingga awal Maret 2026 ini memuncak pasca dilaporkannya gugur Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Merespons krisis tersebut, Pemerintah Indonesia bergerak cepat. Kementerian Luar Negeri RI dan Presiden Prabowo pada 28 Februari 2026 merilis pernyataan resmi mengenai kesediaan Jakarta memfasilitasi dialog.
Prabowo bahkan menegaskan kesiapannya untuk terbang langsung ke Teheran demi memimpin jalannya mediasi.
Namun, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menepis peluang tersebut. Meski sangat menghargai inisiatif Jakarta, Teheran bersikukuh menolak duduk satu meja dengan pihak koalisi.
”Kami mengapresiasi niat baik yang disampaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. […] Kami ingin menyampaikan bahwa kami tidak ada negosiasi dalam bentuk apa pun dengan kaum-kaum musuh. Kami sudah tidak percaya dengan yang namanya negosiasi,” tegas Mohammad Boroujerdi, Duta Besar Iran untuk Indonesia, dalam konferensi pers antara 2 hingga 5 Maret 2026.
Sikap keras ini berakar pada sejarah kelam diplomasi mereka. Kedutaan Besar Iran mencatat negara tersebut telah melalui tiga kali proses negosiasi dengan AS di masa lalu.
Semuanya berujung pada hal yang sama: serangan militer tetap terjadi di tengah proses perundingan berlangsung.
Narasi Palsu di Tengah Krisis
Kehilangan kepercayaan ini semakin diperparah oleh krisis kemanusiaan. Kedubes Iran mengklaim terdapat 3.117 korban jiwa akibat protes damai yang dibajak menjadi kerusuhan kekerasan pada Januari 2026. Iran menuding AS sebagai dalang di balik insiden berdarah tersebut.
Di saat kebuntuan diplomatik terjadi, ruang publik Indonesia justru diwarnai oleh disinformasi. Beredar narasi palsu di media sosial yang menyebut Dubes Iran menolak mediasi dengan melontarkan hinaan agar Presiden Prabowo mengurus rakyat miskin.
Konsorsium pemeriksa fakta secara resmi membantah klaim tersebut pada 5 Maret 2026.
“Postingan Dubes Iran meminta Presiden Prabowo mengurus rakyatnya yang miskin ketimbang mediasi Iran dan AS adalah tidak benar. Tidak ada sama sekali pernyataan Dubes Iran menolak karena ingin Presiden Prabowo mengurusi rakyat Indonesia yang miskin,” tulis laporan verifikasi Tim Cek Fakta Liputan6 dan Mafindo.
Kini, rencana diplomasi shuttle diplomacy Presiden Prabowo dipastikan terhenti. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, pada 1 Maret 2026 sempat memperingatkan bahwa inisiatif ini sangat tidak realistis.
Kegagalan mediasi ini pada akhirnya memicu desakan baru di dalam negeri agar Indonesia segera mengevaluasi keikutsertaannya dalam Board of Peace pimpinan Donald Trump. ***
Tinggalkan Balasan