Gerakan Nurani Bangsa menekankan perlunya menjaga agenda Reformasi Polri tetap bebas dari tekanan politik dan jejaring bisnis.
KOSONGSATU.ID—Gerakan Nurani Bangsa (GNB), kelompok lintas agama yang selama bertahun-tahun menyuarakan etika publik dan demokrasi, meminta agar Reformasi Polri dijalankan tanpa pengaruh politik maupun kepentingan bisnis. Masukan itu muncul dalam pertemuan para tokoh GNB dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri pada Kamis (13/11/2025), yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kapolri.
GNB, yang beranggotakan figur seperti Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Kardinal Ignatius Suharyo, dan Lukman Hakim Saifuddin, kembali menempatkan diri sebagai pengingat moral di tengah proses pembenahan kepolisian. Mereka menegaskan pentingnya menjaga institusi penegak hukum tetap berdiri di atas kepercayaan publik.
Di hadapan para tokoh GNB, Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa salah satu pesan utama kelompok ini adalah memastikan Polri tidak terseret ke dalam tarik-menarik kepentingan.
“Jangan sampai dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis,” ujar Jimly, Kamis (13/11/2025).
Jimly menjelaskan bahwa komisi sedang berada pada fase awal pemetaan masalah. Rekomendasi akan dirampungkan dalam tiga tahap: identifikasi persoalan, perumusan opsi kebijakan yang realistis, dan penyusunan laporan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut masukan dari GNB sangat banyak dan akan dibahas pada pertemuan lanjutan. “Sekarang kita masih belanja masalah,” kata Jimly.
Dari internal komisi, Otto Hasibuan menyebut pembentukan tim reformasi oleh Presiden sebagai momentum besar yang tidak boleh terlewat. “Keputusan emas yang tidak boleh kita lewatkan,” ujarnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri dan GNB memiliki kepentingan yang sama: membangun institusi kepolisian yang lebih akuntabel.
“Kami sangat gembira bahwa baik dari GNB maupun dari tim reformasi memiliki semangat yang sama,” kata Sigit.
Ia menegaskan kembali kesiapan Polri untuk menyerap kritik dan rekomendasi publik. “Kami terus membuka diri untuk menerima masukan-masukan, menerima kritik, menerima perbaikan.”
Sigit menambahkan bahwa evaluasi internal berjalan paralel dengan proses reformasi. Ia menyebut Polri siap menjalankan rekomendasi komisi.
“Kami keluarga institusi Polri siap melaksanakan apa pun yang menjadi rekomendasi dalam rangka perbaikan dan reformasi,” ujarnya.***
Tinggalkan Balasan