Veteran sudah menyebutnya pahlawan sejak 2007. Pemerintah baru menyusul tahun ini, setahun setelah keponakannya, Gus Dur, lebih dulu sampai di Istana.
KOSONGSATU.ID – Doktrin para kiai pada Revolusi 1945 terdengar sederhana: maju hukumnya wajib, mundur haram. KH Muhammad Yusuf Hasyim memiliki tafsir sendiri ketika moncong tank Belanda mengarah kepadanya.
“Ketika berhadapan langsung dengan tank Belanda, kami mengambil posisi miring karena tidak masuk kategori wajib maupun haram.”
Begitulah Pak Ud, sapaan akrabnya, berkelakar di beranda Pesantren Tebuireng, Jombang, pada akhir 1980-an. Kisah itu masih kerap dituturkan ulang di lingkungan pesantren.
Teguh memegang prinsip, luwes membaca keadaan. Watak itu kini mendapat stempel resmi negara, hampir dua dekade setelah ia berpulang.
Selasa (10/11/2026), Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh di Istana Negara, Jakarta. Nama Pak Ud tercantum di urutan ke-12.
Dasarnya Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026 tertanggal 6 November 2026. Jumlah penerimanya hampir dua kali lipat dari tahun lalu, yang hanya 10 tokoh.
Di balik seremoni itu, terselip ironi kecil. Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sudah menyematkan gelar pahlawan kemerdekaan di atas pusaranya pada 2007.
Negara memerlukan 19 tahun untuk menyusul. Dalam antrean itu, keponakannya sendiri, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, malah tiba lebih dulu pada 2025.
Dari Kompi Hizbullah ke Kursi Komandan Banser
Pak Ud lahir di Jombang, 3 Agustus 1929. Ia putra bungsu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, dan Nyai Nafiqoh.
Pada 1942, tentara Jepang menahan sang ayah karena menolak seikerei, ritual membungkuk ke arah matahari terbit untuk menghormati kaisar. Yusuf kecil, 13 tahun, mengembara seorang diri.
Ia menyusuri Solo, Yogyakarta, Pekalongan, hingga Cirebon. Tiga tahun kemudian, bocah yang sama sudah memimpin kompi Laskar Hizbullah Jombang.
Itu terjadi setelah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 menggema. Pada usia 16 tahun, ia turun ke palagan Surabaya, November 1945.
Peluru Belanda sempat merobek seragam di dada kirinya dalam kontak senjata di Desa Nglaban, Cukir. Ia selamat, lalu bergerilya hingga lereng Tretes.
Setelah laskar dilebur ke TNI, ia menyandang pangkat terakhir Letnan Satu di Batalyon 39 Condromowo. Catatan pengusulnya menyebut ia menjadi komandan tempur saat pemberontakan PKI Madiun, September 1948.
Seragam militer kemudian ditanggalkan, tetapi watak komandannya tidak. Pada awal 1960-an, ia ikut membidani Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan menjadi komandan pusat pertamanya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadikan fakta itu argumen utama pengusulan. “KH M Yusuf Hasyim merupakan Dansatkornas Banser pertama […],” tegasnya, seperti dikutip Antara (16/3/2025).
Kariernya berlanjut ke Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU (PBNU) periode 1967–1971, lalu kursi parlemen. Pada 1974, ia memimpin walk out (aksi keluar sidang) Fraksi Persatuan Pembangunan menolak sejumlah pasal RUU Perkawinan.
Ada satu detail yang menarik dicermati. Dalam rilis Sekretariat Kabinet, negara menyebut jasanya di dua bidang saja: perjuangan bersenjata dan pendidikan Islam.
Kiprah politiknya, termasuk babak Banser pada 1965–1966 yang hingga kini masih diperdebatkan para sejarawan, tidak masuk rumusan resmi itu.
Bangku Sekolah di Pesantren Kitab Kuning
Pada 1965, Pak Ud menjadi pengasuh keenam Tebuireng. Ia memegang kemudi itu selama 41 tahun, rentang terpanjang di antara para pengasuh pesantren tersebut.
“Terlebih KH Yusuf Hasyim yang menjadi pengasuh sejak 1965 sampai 2006,” tegas KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), pengasuh Tebuireng saat ini, seperti dikutip Beritajatim.
Di tangan Pak Ud, pesantren yang identik dengan kitab kuning mulai mengenal bangku sekolah umum. Universitas Hasyim Asy’ari berdiri pada 1967, disusul Madrasatul Qur’an pada 1971.
Lalu lahir SMP dan SMA Wahid Hasyim. Sekolah ini berani menempatkan santri putra dan putri dalam satu kelas, langkah yang memancing kritik kalangan konservatif.
Ia tidak mundur, tetapi juga tidak menabrak. Kepemimpinan diserahkan kepada keponakannya, KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah), pada 13 April 2006.
Sembilan bulan kemudian, Minggu malam, 14 Januari 2007, Pak Ud wafat di RSUD dr Soetomo, Surabaya. Ia dimakamkan secara militer di kompleks makam keluarga Tebuireng.
Antrean Panjang Menuju Istana
Beberapa waktu setelah pemakaman, LVRI Cabang Jombang menancapkan bambu runcing di atas pusaranya sebagai tanda gelar pahlawan kemerdekaan.
“Setidaknya masih ada yang menghargai perjuangan beliau semasa hidupnya itu,” tutur Gus Sholah kala itu, seperti diberitakan NU Online.
Kalimat itu kini terdengar seperti sindiran yang terlalu awal. Pengakuan negara baru bergerak serius belasan tahun kemudian.
“Ide pengusulan gelar pahlawan nasional ini sudah muncul sekitar lima tahun lalu,” ungkap Gus Irfan Yusuf, putra Pak Ud, dalam forum pengusulan pada 2025, seperti dikutip Beritajatim.
Februari 2025, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Jawa Timur menyetujui usulan itu. Sebulan kemudian, seminar nasional di Masjid Al Akbar Surabaya menggaungkan dukungan.
Fadli Zon, kini Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, ikut bersuara. “Beliau sangat pantas diberi gelar pahlawan nasional,” tegasnya, dikutip Beritajatim.
Namun, daftar 2025 hanya memuat 10 nama. Gus Dur masuk, sang paman belum. Pak Ud harus menunggu satu putaran Hari Pahlawan lagi.
Putaran berikutnya pun tidak sepenuhnya mulus. Menjelang Hari Pahlawan 2026, Fadli masih menyebut angka 18 tokoh. Daftar final ternyata bertambah satu.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut seleksi tahun ini berlapis, “mulai dari pengusulan di daerah hingga tahap finalisasi oleh Dewan Gelar,” seperti dikutip Gebrak.id (10/11/2026).
Hasilnya, Jawa Timur menyumbang empat dari 19 nama, atau 21 persen. Selain Pak Ud, ada Ali Sastroamidjojo, Mayjen Soengkono, dan Letkol Moch. Sroedji. Jumlah itu menyamai DKI Jakarta.
Pak Ud juga bukan satu-satunya kiai pesantren di daftar itu. KH Abbas Abdul Jamil dari Buntet, Jawa Barat, mendapat gelar dengan rumusan bidang yang identik: perjuangan bersenjata dan pendidikan Islam.

Empat Nisan dalam Satu Garis Darah
Penetapan ini membuat kompleks makam keluarga Tebuireng menyemayamkan empat Pahlawan Nasional dari satu garis kekerabatan. Sulit mencari padanannya di kota mana pun.
Mereka adalah KH Hasyim Asy’ari dan putranya KH A. Wahid Hasyim yang ditetapkan pada 1964, cucunya Gus Dur pada 2025, lalu si bungsu, Pak Ud, pada 2026.
Bagi warga biasa, gelar ini lebih dari sekadar piagam. Nama Pak Ud kini berpeluang masuk ke materi sejarah sekolah, nama jalan, hingga ruang ingatan publik di luar lingkaran NU.
Pertanyaannya, versi Pak Ud yang mana yang akan diceritakan? Kutipan resmi negara memilih sang gerilyawan dan sang pendidik, lalu membiarkan sang politisi tetap di ruang tunggu.
Hingga artikel ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi tentang biografi negara untuk 19 pahlawan baru itu.
Pak Ud dulu memilih posisi miring di depan tank, karena tidak wajib dan tidak haram. Selama 19 tahun, negara rupanya meniru jurusnya: tidak menolak, tidak pula segera mengabulkan.***
Daftar Rujukan:
- Bizawie, Zainul Milal. (2014). Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945–1949). Tangerang: Pustaka Compass.
- Dhofier, Zamakhsyari. (2011). Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Feillard, Andrée. (1999). NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna. Yogyakarta: LKiS.
- Irawan, Aguk & Mas’ud Adnan. (2025). Biografi KH. M. Yusuf Hasyim. Jombang: Pustaka Tebuireng.
- Steenbrink, Karel A. (1994). Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Jakarta: LP3ES.




Tinggalkan Balasan