Saldo terpotong tetapi pembayaran gagal? Konsumen perlu mengadu ke penyedia layanan lebih dulu sebelum membawa sengketa yang belum selesai ke LAPS SJK.

KOSONGSATU.ID — Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menandatangani petunjuk bersama untuk memperluas penanganan sengketa melalui LAPS SJK ke bidang sistem pembayaran.

Penandatanganan berlangsung di Jakarta pada Senin, 16 November 2026.

LAPS SJK adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Perluasan ini memberi jalur bagi konsumen yang belum mencapai kesepakatan dengan penyedia layanan pembayaran.

Mengadu ke Mana Saat Transaksi Bermasalah?

Jika saldo terpotong atau pembayaran gagal, konsumen terlebih dahulu melapor melalui saluran resmi penyedia layanan. Panduan BI menempatkan penyedia sebagai pihak pertama yang menangani keluhan.

Simpan bukti transaksi, kronologi, nomor laporan, dan jawaban penyedia. Dokumen itu membantu menunjukkan masalah yang dilaporkan serta hasil penanganannya.

Jika jawaban penyedia belum menyelesaikan masalah, konsumen dapat mengadu ke BI. Bank sentral menyediakan kanal BI BICARA melalui telepon 131 dan portal pengaduan resminya.

Sengketa yang belum mencapai kesepakatan melalui penanganan internal dapat diajukan ke LAPS SJK sesuai persyaratan, atau ditempuh melalui pengadilan. Pengajuan ke LAPS SJK tidak otomatis diterima.

Sengketa yang ditangani bersifat perdata dan tidak sedang diproses atau telah diputus oleh pengadilan, arbitrase, maupun lembaga penyelesaian sengketa lain.

Sementara itu, pertumbuhan QRIS turut memperbesar kebutuhan penanganan keluhan, termasuk ketika pembayaran gagal.

Kapan Perluasan Layanan Berlaku?

OJK menyetujui perluasan kewenangan LAPS SJK pada 11 September 2026. Menurut laporan media, persetujuan BI menyusul pada 6 Oktober.

Petunjuk yang ditandatangani pada 16 November mengatur koordinasi kedua otoritas. Keterangan yang tersedia belum merinci tanggal layanan efektif untuk tiap jenis sengketa pembayaran.

Jenis penyedia yang tercakup, ketentuan biaya, dan cara pengajuan khusus sengketa sistem pembayaran juga masih perlu diperjelas oleh BI, OJK, serta LAPS SJK.

Sementara itu, kecepatan pengembalian dana ketika transaksi bermasalah menjadi salah satu ukuran perlindungan pengguna pembayaran digital.

Bagi konsumen, langkah yang sudah jelas ialah melapor kepada penyedia layanan dan menyimpan hasilnya. Keputusan membawa perkara ke LAPS SJK bergantung pada jenis sengketa dan persyaratan yang berlaku.***