Pemerintah memaparkan tiga agenda pembenahan bursa. Tambahan ongkos utang akibat lonjakan imbal hasil SBN belum dirinci.
KOSONGSATU.ID — Pemerintah membuka pekan ini dengan janji melindungi lebih dari 34 juta warga yang menaruh uangnya di pasar modal. Tiga agenda disiapkan untuk menjawab keresahan investor.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo memaparkannya lewat tayangan video di kanal resmi kementeriannya, yang dikutip Ahad, 15 November 2026.
“Pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi nilai investasi mereka,” ujar Dradjad, sebagaimana dilaporkan sejumlah media.
Agenda pertama menyasar valuasi emiten. Pemerintah mengkaji kebijakan ekonomi yang mampu mengerek nilai perusahaan tercatat, dibantu satuan tugas pengurai hambatan regulasi.
Agenda kedua mempercepat penegakan aturan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai sudah bekerja efektif.
Meski begitu, bursa diminta lebih terbuka mengabarkan penindakan yang dilakukannya agar publik menerima informasi yang akurat.
Agenda ketiga memperluas edukasi investor. Pemerintah menilai lonjakan jumlah pemodal perlu diimbangi pemahaman yang memadai.
Bursa Menjadi Urusan Dapur
Angka 34 juta itu menggeser makna gejolak bursa. Pasar modal kini berfungsi sebagai tempat warga menyimpan aset, sehingga guncangan indeks merembet ke dapur rumah tangga.
Catatan OJK per akhir Oktober menunjukkan 33,55 juta investor, melonjak 64,75 persen sejak awal tahun. Sepanjang Oktober saja, 1,38 juta investor baru bergabung.
Mayoritas berusia muda. Data kustodian per Agustus mencatat 55,25 persen investor individu berumur 30 tahun ke bawah.
Mereka baru saja melewati Oktober yang berat. Pada 16 Oktober, IHSG merosot 11,57 persen dalam sehari hingga perdagangan dihentikan sementara.
Sehari sebelumnya, penyedia indeks global MSCI membuka konsultasi untuk menggeser Indonesia dari kelompok pasar berkembang menjadi pasar tersendiri atau standalone market.
Pasar memang mulai bernapas. IHSG ditutup menguat 1,78 persen ke 5.344,41 pada Jumat, 13 November, sementara rupiah berada di Rp18.190 per USD.
Ongkos Utang yang Belum Dijawab
Di luar lantai bursa, satu pertanyaan menggantung. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun menyentuh kisaran 7,7 persen pada 28 Oktober, tertinggi sejak Mei 2020.
Angka itu jauh melampaui asumsi APBN 2026 sebesar 6,9 persen. Hingga Jumat pekan lalu, imbal hasilnya masih bertahan di 7,607 persen.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan penerbitan surat utang tetap mengikuti target defisit 2,85 persen dari produk domestik bruto.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto menambahkan, realisasi penerbitan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, kondisi kas, dan situasi pasar.
Hingga Senin, 16 November, belum terdapat rincian resmi tambahan ongkos bunga akibat lonjakan itu. Hitungan yang beredar baru berasal dari para ekonom.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet memperkirakan sisa penerbitan sekitar Rp302 triliun menambah biaya bunga Rp2 triliun–Rp2,5 triliun per tahun.
Hitungan itu memakai skenario imbal hasil 70–80 basis poin di atas asumsi APBN. Dampak penuhnya baru terasa pada 2027.
Ekonom lain menaksir setiap kenaikan 10 basis poin menambah beban bunga Rp1,4 triliun hingga Rp2 triliun.
Ujian terdekat menanti pada Rabu, 18 November, saat Bank Indonesia mengumumkan suku bunga acuan. Bulan lalu, suku bunga itu ditahan di 5,75 persen.
Dradjad juga membuka ruang komunikasi bagi investor yang masih menyimpan pertanyaan atas kondisi pasar saham Indonesia.***
Tinggalkan Balasan