Jombang tidak masuk cakupan Indeks Harga Konsumen BPS. Pemkab memakai Indeks Perkembangan Harga untuk memantau harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru.
Pemerintah Kabupaten Jombang memakai Indeks Perkembangan Harga (IPH) untuk memantau harga pangan. Menurut Bupati Warsubi, Jombang tidak termasuk daerah yang dicakup Indeks Harga Konsumen (IHK).
Warsubi menyampaikan hal itu dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Bung Tomo, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Rabu, 11 November 2026.
Apa Bedanya IPH dan IHK?
Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung IHK untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Perubahan IHK digunakan untuk menghitung inflasi.
BPS juga menghitung IPH setiap pekan sebagai sinyal dini perubahan harga pangan. Cakupan komoditasnya lebih sempit daripada IHK, sehingga angka keduanya tidak bisa disamakan.
Menurut rilis Pemkab, IPH Jombang rata-rata 0,4 persen pada September–Oktober 2026. Rilis itu tidak merinci angka mingguan yang dipakai maupun cara menghitung rata-ratanya.
Cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras menyumbang kenaikan harga di Jombang. Dalam pemantauan nasional, BPS juga mencatat harga cabai merah naik di 323 daerah pada pekan ketiga Oktober.
Dari Pemantauan Harga ke Sidak Pasar
Menjelang Natal dan Tahun Baru, Warsubi meminta TPID memantau harga dan stok bahan pokok serta menyiapkan sidak di pasar tradisional dan modern.
“Pantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok,” kata Warsubi dalam rapat pada 11 November 2026, sebagaimana dikutip dalam rilis Pemkab Jombang.
Warsubi meminta tim segera bertindak jika harga melonjak atau pasokan mulai langka. Pemkab belum merinci ambang kenaikan harga yang akan memicu tindakan maupun bentuk penanganannya.***
Tinggalkan Balasan