Menteri luar negeri Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Pakistan menuding pendudukan militer Israel sebagai akar ketidakstabilan global. Forum Istanbul mendesak solusi dua negara dan penghentian permukiman ilegal.

KOSONGSATU.ID – Menteri luar negeri empat negara Muslim mengeluarkan pernyataan bersama usai pertemuan tingkat tinggi di Istanbul, Jumat (23/10/2026). Keempat diplomat senior itu berasal dari Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Pakistan.

Dalam pernyataan resmi forum tersebut, mereka menuding pendudukan militer serta kebijakan kolonial Israel sebagai akar utama ketidakstabilan di kawasan maupun global.

“Langkah-langkah sepihak yang terus dipaksakan Israel telah melukai rasa keadilan dan memicu amarah opini publik dunia,” demikian kutipan pernyataan resmi forum, sebagaimana dilaporkan kantor berita WAFA, Sabtu (24/10/2026).

Desak Solusi Dua Negara dan Pengakuan Penuh

Terkait penyelesaian konflik, keempat negara mendesak solusi dua negara segera direalisasikan secara konkret. Kebijakan itu wajib sejalan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Iklan
Baca Juga:
Lana Nusseibeh, Diplomat Keturunan Palestina yang Berpeluang Menjadi Perempuan Pertama Sekjen PBB

Para menteri luar negeri menyerukan pengakuan penuh atas hak menentukan nasib sendiri dan berdirinya negara Palestina merdeka. Garis perbatasan mengacu pada batas 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota sah.

Mereka juga mendesak Israel menghentikan aksi kekerasan dan upaya sistematis mengubah status hukum Yerusalem. Kecaman keras dilontarkan atas aktivitas permukiman ilegal yang terus meluas di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Kejahatan pemukim radikal terhadap warga sipil Palestina turut menjadi sorotan forum. “Langkah darurat mendesak untuk segera mengambil tindakan nyata guna mengakhiri penderitaan kemanusiaan yang teramat berat di Tepi Barat dan Jalur Gaza,” sebut laporan pertemuan Istanbul.

Jaminan Akses Kemanusiaan dan Rekonstruksi Gaza

Keempat negara menggarisbawahi pentingnya jaminan akses penuh tanpa hambatan bagi masuknya bantuan kemanusiaan. Pesan ini menegaskan dukungan negara Muslim kunci terhadap hak dasar Palestina tidak surut oleh dinamika geopolitik.

Baca Juga:
Amnesty Desak Indonesia Optimalkan PBB dan Ratifikasi Statuta Roma untuk Bela Palestina

Fokus penanganan juga diarahkan pada pemulihan fisik wilayah terdampak agresi. “Penyaluran bantuan kemanusiaan serta mulainya proses rekonstruksi berskala besar di Jalur Gaza harus dijamin sepenuhnya,” demikian kutipan dari pernyataan para menteri.***