Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan 400 ribu unit bedah rumah pada 2026. Hingga akhir September, realisasinya baru 46,72 persen. Angka itu setara sekitar 2,2 persen dari 18,01 juta rumah tangga yang menghuni rumah milik sendiri tetapi belum layak.
KOSONGSATU.ID – Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur menyampaikan capaian itu di Jakarta pada Rabu (30/09). Anggaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun ini Rp8,57 triliun.
Nilai reguler per unit Rp20 juta: Rp17,5 juta untuk bahan dan Rp2,5 juta untuk upah. Menteri sendiri memakai istilah stimulan. Dalam skema perumahan swadaya, bantuan itu memancing, dan sisanya diharapkan datang dari penerima.
Penyebut yang Lebih Besar
Badan Pusat Statistik, dalam rilis Statistik Perumahan 2026 pada Kamis (13/08), mencatat backlog dua sebesar 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga. Itu rumah milik sendiri yang belum memenuhi kriteria layak huni. Angka itu turun dari 18,77 juta pada 2025, tetapi masih sekitar dua kali backlog kepemilikan, yang tercatat 9,29 juta rumah tangga.
Bila 400 ribu unit tercapai penuh, jangkauannya sekitar 2,2 persen dari 18,01 juta. Membaca selisih itu sebagai kegagalan akan melampaui data. Target dinaikkan, dan kementerian menggagas pelonggaran syarat lahan. Yang belum ada adalah hitungan berapa keluarga gugur karena tidak sanggup menutup selisih stimulan.
Saringan yang Menyisakan Ujung
Penerima bedah rumah harus berada di desil 1–4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau berpenghasilan paling tinggi setara upah minimum, memiliki tanah yang jelas dan tidak bersengketa, serta menghuni satu-satunya rumah yang dimiliki.
Stimulan ditambah syarat itu menyisakan kemungkinan: keluarga yang tak punya apa pun untuk menutup selisih, atau yang tanahnya bermasalah, berada di pinggir jalur. Ini pembacaan, bukan temuan. Tidak ada data resmi yang menghitung jumlah mereka.
Yang Mengisi Celah, dan yang Tidak Boleh Dibaca
Rumah Syukur, yang dijalankan Organisasi Pemuda Shiddiqiyyah dan DHIBRA Shiddiqiyyah, bekerja dengan cara berbeda. Rumah lama dibongkar dan dibangun ulang. Biaya material, tenaga, konsumsi, serta air dan listrik ditanggung penyelenggara. Pedoman 2025 melarang meminta dana dari penerima.
Standar biaya menurut pengurus dewan pimpinan pusat OPSHID pada 2023 sekitar Rp100–150 juta per unit, termasuk isi rumah, atau lima sampai tujuh setengah kali lipat stimulan. Laporan daerah mencatat kisaran Rp80–100 juta untuk unit DHIBRA 2025. Angka itu belum diaudit dan tidak setara jenisnya dengan stimulan.
Pada 2025, naskah yang ditempel mencatat 238 unit: 98 dari OPSHID dan 140 dari DHIBRA. Seratus empat puluh unit DHIBRA terkonfirmasi terserah pada Agustus 2025. Seratus unit OPSHID belum muncul di sumber publik yang dicek hari ini. Dua ratus tiga puluh delapan unit setara sekitar 0,0013 persen dari 18,01 juta rumah tangga. Rumah Syukur tidak menjawab backlog, tidak menggantikan negara, dan belum punya data dampak sebelum–sesudah.
Pertanyaan yang tersisa bukan siapa yang lebih hebat. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika stimulan bertemu keluarga yang tak punya apa-apa untuk distimulasi, dan apakah ada yang mencatat mereka.***
Tinggalkan Balasan