Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menutup paling sedikit 700 BUMN merugi hingga 31 Desember 2026, setelah 290 perusahaan pelat merah lebih dulu ditutup.
KOSONGSATU.ID – Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya akan menutup paling sedikit 700 badan usaha milik negara yang merugi hingga 31 Desember 2026.
Pernyataan itu disampaikan pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Senin. Ia menempatkan langkah itu sebagai bagian dari perampingan perusahaan negara.
“Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN,” ujar Prabowo, Senin, 31 Agustus 2026.
Menurut dia, penutupan 290 perusahaan itu telah menghemat Rp50 triliun. Penghematan itu disebut berasal dari biaya operasional yang selama ini tetap berjalan meski kinerja perusahaan lemah.
“Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun. Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi,” katanya.
Sisa perusahaan pelat merah ditargetkan tinggal 200 hingga 250. Dari potongan biaya rutin itu, Prabowo menaruh harapan penghematan mencapai Rp100 triliun.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” ujarnya di Jombang.
Ia menambahkan, penghematan di berbagai bidang sudah mendekati Rp200 triliun hingga hampir Rp300 triliun setiap tahun. Dana itu, kata dia, akan disalurkan sebesar-besarnya kepada masyarakat.
Perampingan dari Seribu Lebih Perusahaan
Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria sebelumnya memaparkan angka yang selaras. Pada 26 Agustus 2026, ia menyatakan 290 perusahaan sudah ditutup dalam sekitar 1,5 tahun pengelolaan.
Dari 1.074 entitas, target akhir tahun ini adalah 254 perusahaan yang “solid, strong, dan semuanya untung,” kata Dony.
Perusahaan dikelompokkan ke dalam empat matriks. Ada yang dilikuidasi, didivestasi karena masih punya nilai, dikonsolidasikan, atau direstrukturisasi secara keuangan.
Pada Juni 2026, Dony memastikan proses perampingan tidak diarahkan pada pemutusan hubungan kerja. Karyawan, katanya, akan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi.
“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” ujarnya saat itu. Ia menaksir biaya tenaga kerja setahun hanya Rp2 triliun sampai Rp3 triliun, jauh di bawah potensi penghematan overhead.
Prabowo sempat menggambarkan beban organisasi yang menumpuk. Ribuan direktur dan komisaris tetap dibayar meski perusahaan tidak menghasilkan keuntungan.
“Ini uang rakyat semua,” katanya dalam forum terpisah pada Juni, ketika menargetkan sisa BUMN di kisaran 250 perusahaan.
Pemerintah tidak merinci daftar nama perusahaan yang akan ditutup pada gelombang hingga Desember. Status masing-masing entitas masih mengikuti evaluasi Danantara dan Badan Pengelola BUMN.
Dalam pidato di Jombang, Prabowo tidak menautkan hasil penghematan itu pada satu program tertentu. Ia menyebut dana akan dialihkan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai program pemerintah. ***
Tinggalkan Balasan