Enam belas mahasiswa FH UI angkatan 2023 mengakui perbuatan mereka di hadapan korban dalam sidang terbuka—UI kini siapkan sanksi DO hingga proses pidana.
KOSONGSATU.ID – UI membuka kemungkinan pelimpahan kasus ke aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana.
Ke-16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) angkatan 2023 mengakui perbuatan mereka di hadapan para korban dalam sidang terbuka di Auditorium Djokosoetono, Senin (13/4/2026) malam hingga Selasa dini hari.
UI kini menyiapkan sanksi akademik hingga drop out (DO), sekaligus membuka kemungkinan pelimpahan kasus ke aparat penegak hukum bila ditemukan unsur pidana.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UI Anandaku Dimas Rumi Chattaristo menegaskan status para pelaku sudah tidak lagi “terduga.” “Mereka semua mengakui perbuatan mereka,” kata Dimas. “Mereka adalah pelaku, bukan lagi terduga pelaku.”
Sidang Tegang, Pelaku Disoraki
Sidang berlangsung tegang. Awalnya hanya dua pelaku yang bersedia hadir karena sebagian orang tua menahan kehadiran anaknya. Saat para pelaku memasuki ruangan, puluhan mahasiswi langsung menyoraki mereka. Teriakan “Cabul!” terdengar dalam video yang viral di media sosial.
Kasus ini bermula dari unggahan akun X @sampahfhui pada Sabtu (11/4/2026) malam. Akun itu membeberkan tangkapan layar percakapan grup WhatsApp dan LINE berisi komentar mesum, objektifikasi tubuh mahasiswi berdasarkan foto Instagram, serta frasa seperti “diam berarti consent” dan “asas perkosa.” Pelecehan juga menyasar sejumlah dosen perempuan.
[anak fhui bikin grup isinya lecehin perempuan tiap hari???] pic.twitter.com/crZNuywt8V
— sampahfhui (@sampahfhui) April 11, 2026
Sebelum unggahan itu viral, ke-16 pelaku sempat mengirim permintaan maaf di grup angkatan tanpa konteks—langkah yang kini terbaca sebagai upaya mendahului bocornya bukti.
Sanksi Organisasi Sudah Dijatuhkan
Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FH UI telah mencabut status keanggotaan aktif ke-16 pelaku dari Ikatan Keluarga Mahasiswa melalui Surat Keputusan Nomor 007/SK/BPMFHUI/IV/2026. BEM UI secara resmi menuntut DO untuk seluruh pelaku.
Namun FH UI tidak berwenang menjatuhkan DO. Keputusan ada di tangan rektorat, setelah fakultas menyelesaikan dua tahap: sidang etik dan proses penanganan kekerasan seksual. Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shun Imawan menegaskan, “Permintaan maaf saja tidak akan cukup, perlu ada sanksi yang tegas dan berpihak kepada korban.”
Rektor, Menteri, dan Pakar Angkat Suara
Rektor UI Prof. Heri Hermansyah menyatakan akan memantau penanganan hingga level rektorat. “Kita lawan kekerasan seksual,” tegasnya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah menyatakan akan mengawal kasus ini. “Tindakan tersebut tidak hanya merendahkan martabat perempuan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman, khususnya di ruang akademik,” katanya.
Direktur Indonesian Legal Resource Center Siti Aminah Tardi menyuarakan kekhawatiran lebih jauh soal implikasinya terhadap penegakan hukum kasus kekerasan seksual di masa depan. “Ketika prinsip ini justru dimaknai demikian oleh para calon pemikir dan penegak hukum, saya khawatir dengan penegakan hukum ke depan,” kata Siti Aminah.
Secara pidana, pelecehan seksual verbal di ruang digital terancam penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda Rp10 juta berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Proses investigasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI kini berjalan dengan pendekatan berperspektif korban.
UI menjamin seluruh proses bebas dari intervensi, serta menyediakan pendampingan psikologis, hukum, dan akademik bagi pihak terdampak.***




Tinggalkan Balasan