Penobatan Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh Lembaga Dewan Adat kembali membuka lembar dualisme di Keraton Surakarta. Berbekal paugeran dan status putra tertua, sang raja baru bersiap menghadapi tantangan pelestarian pusaka dan adat keraton.

KOSONGSATU.ID – Aroma kemenyan dan alun gending sakral Bedhaya Ketawang menguar pelan di Sitihinggil Keraton Surakarta pada Sabtu, 5 September 2026.

Di hadapan Watu Gilang, Gusti Raden Mas (GRM) Soerjo Soeharto, atau yang karib disapa Hangabehi, mengucap ikrar jumenengan sebagai Sri Susuhunan Pakubuwono (PB) XIV.

Penobatan yang diinisiasi oleh Lembaga Dewan Adat (LDA) ini sekaligus menebalkan kabut dualisme takhta pewaris dinasti Mataram Islam.

Di balik megahnya payung kebesaran songsong gilap, takhta ini tak sekadar kursi beludru, melainkan pusaran sejarah yang kembali menguji paugeran (aturan adat) para leluhur.

Pewaris Takhta di Tengah Pusaran Kembar

Lahir pada 5 Februari 1985, Hangabehi bukanlah sosok asing dalam hierarki istana.

Sebagai putra sulung almarhum Pakubuwono XIII dari istri kedua, KRAy Winari, darah raja mengalir deras di nadinya. Namun, layaknya babak-babak lampau dalam sejarah Mataram yang kerap diwarnai ontran-ontran (gejolak) suksesi, jalan menuju Dampar Kencana tak pernah mulus.

Sejarah kembali berulang. Sebagian kerabat telah lebih dulu menobatkan adik beda ibunya, Purboyo, sebagai PB XIV pada November 2025 sesaat setelah ayahanda mereka mangkat.

Penobatan Hangabehi bukan sekadar klaim politik sepihak, melainkan manifestasi teguran terhadap arah keraton yang dianggap mulai melenceng dari tradisi. LDA, sebagai penjaga pilar-pilar adat, secara tegas menolak pengangkatan Purboyo.

Dalam kacamata sejarah dan paugeran keraton, hak suksesi seyogianya jatuh ke tangan putra sulung. Keputusan LDA menyematkan gelar Hangabehi pada Desember 2022 lalu pada hakikatnya adalah proklamasi perlawanan yang senyap, jauh sebelum raja sebelumnya tutup usia.

Menyandang Nama Ayahanda dan Beratnya Tradisi

Gelar “Hangabehi” yang disandangnya memiliki bobot historis tersendiri. Nama tersebut adalah gelar yang sama yang pernah disandang ayahnya, PB XIII, sebelum berhasil menduduki takhta tertinggi.

Di lingkungan dalam tembok cepuri keraton, PB XIV Hangabehi dikenal sebagai pribadi yang prasaja (sederhana) dan tenang.

Sifatnya yang membumi ini menjadi antitesis dari riuhnya friksi politik keluarga yang sudah kadung menjadi rahasia umum publik.

Sang Pelestari Keris dan Merawat Ingatan

Jika menengok lebih dekat pada sosoknya, Hangabehi sejatinya lebih mirip seorang kurator sejarah ketimbang politikus istana.

Sebagai Pengageng Kasentanan, ia mengemban tugas berat merawat memori kolektif keraton melalui pengelolaan Museum Keraton Solo. Di tengah sengkarut yang terjadi, ia lebih banyak menghabiskan waktu mengawal program revitalisasi keraton.

Kecintaannya pada tosan aji, terutama keris, menjadi identitas yang paling melekat padanya. Tak sekadar pajangan, keris di matanya adalah literatur yang mengabadikan perjalanan zaman.

Dedikasinya ini bahkan membawanya ke ranah diplomasi budaya internasional saat memenuhi undangan Pemerintah Belanda dalam pameran keris bergengsi pada September 2025.

Baginya, melestarikan pusaka adalah cara merawat nyawa keraton agar tak tergilas roda zaman.

Menanti Titik Terang di Ujung Zaman

Masa depan Keraton Surakarta kini kembali berada di persimpangan jalan, persis seperti yang pernah dialami para pendahulunya sejak era kolonial Hindia Belanda hingga pasca-kemerdekaan.

Dualisme antara Hangabehi dan Purboyo bukanlah sekadar perebutan kuasa seremonial, melainkan ujian eksistensial bagi relevansi institusi keraton di era modern.

Apakah tembok keraton hanya akan terus menjadi panggung perselisihan abadi, atau mampukah PB XIV Hangabehi, dengan ketenangan dan laku budayanya, merajut kembali tali rekonsiliasi yang putus?

Waktu yang akan mencatat sejarahnya; apakah Keraton Solo kelak hanya akan menjadi monumen mati atau kembali hidup sebagai mercusuar kebudayaan Jawa yang hakiki.***