Warganet menautkan banjir Sumatera ke izin-izin kehutanan era Zulkifli Hasan.
KOSONGSATU.ID—Video banjir besar di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara memicu kembali kritik terhadap kebijakan kehutanan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan periode 2009–2014, menjadi sorotan utama warganet.
Zulkifli, kini menjabat Menko Pangan, dituding warganet ikut berkontribusi pada kerusakan hutan Sumatera melalui terbitnya berbagai izin pelepasan kawasan hutan. Kritik tersebut menguat di lini masa media sosial sejak akhir November 2025.
Salah satu komentar datang dari akun Instagram @OOTD_balqishumaira77 yang menyebut kerusakan ekologis di sejumlah provinsi merupakan konsekuensi langsung kebijakan kehutanan pada masa Zulkifli menjabat.
View this post on Instagram
SK 673 dan “pemutihan massal”
Salah satu keputusan yang kembali dibahas publik adalah SK 673/Menhut-II/2014. Terbit pada 8 Agustus 2014, aturan ini mengubah status 1.638.249 hektare hutan di Riau menjadi bukan kawasan hutan. Dengan perubahan itu, banyak korporasi pemegang konsesi ilegal mendapat legalitas baru.
Sejumlah kajian lingkungan hidup menyebut penetapan tersebut sebagai bentuk “pemutihan massal” yang mempercepat alih fungsi hutan produksi menjadi perkebunan monokultur.
Dalam periode yang sama, Kementerian Kehutanan menerbitkan 859 izin pemanfaatan hutan—mulai dari HTI, HTR, hingga IUPHHK—dengan total luasan lebih dari 12 juta hektare berdasarkan data terdaftar.
Catatan Greenomics menunjukkan pelepasan kawasan hutan sebesar 1,64 juta hektare terjadi pada masa Zulkifli menjabat. Angka itu lebih tinggi dibandingkan era BJ Habibie (763.041 ha), Abdurrahman Wahid (164.147 ha), dan Megawati Soekarnoputri (3.702 ha). Pada era Joko Widodo periode 2014–2020, pelepasan kawasan hutan tercatat 619.357 hektare.
Jumlah tersebut hanya kalah dari masa pemerintahan Soeharto, ketika pelepasan kawasan hutan mencapai 3.468.801 hektare dalam rentang 1984–1998.
IPPKH melonjak di era SBY
Selain pelepasan kawasan hutan, penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) juga meningkat tajam. IPPKH memungkinkan kawasan hutan dimanfaatkan untuk keperluan tambang, jalan, jaringan energi, dan infrastruktur lainnya.
Selama dua periode pemerintahan SBY, luas IPPKH mencapai 322.169 hektare—angka terbesar dalam sejarah perizinan kehutanan modern.
Warganet menilai kombinasi pelepasan kawasan hutan dan IPPKH tersebut turut mempercepat deforestasi di Sumatera. Salah satu wilayah yang sering disebut adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Riau, yang kini banyak berubah menjadi perkebunan sawit ilegal.
Wawancara dengan Harrison Ford
Isu Tesso Nilo kembali mencuat setelah publik mengingat pertemuan Zulkifli Hasan dengan aktor Hollywood Harrison Ford pada 2014 dalam dokumenter Years of Living Dangerously.
Ford merekam kondisi hutan dari udara dan mendapati kerusakan massif yang ia sebut “menyayat hati”. Dalam wawancara, Ford mengkritik deforestasi yang membuat hanya “18 persen hutan tersisa”.
Tinggalkan Balasan