Bagaimana Jika Tak Lagi Mengimpor Gandum?

Apa jadinya jika Indonesia memutuskan berhenti mengimpor gandum? Jawabannya ternyata tak sederhana.

Tanpa impor gandum:

  • Industri pangan bisa kolaps: mi, roti, dan biskuit tak bisa diproduksi.
  • Harga makanan naik: substitusi lokal seperti tepung singkong atau sagu belum tersedia dalam jumlah dan mutu memadai.
  • PHK massal bisa terjadi: ribuan buruh di industri penggilingan, makanan olahan, dan logistik bisa terdampak.
  • Pola konsumsi masyarakat terguncang: mereka kehilangan sumber karbohidrat cepat saji yang sudah menjadi bagian hidup.

Herdiansyah Hamzah, peneliti dari Universitas Mulawarman, menyebutkan bahwa “ketergantungan pangan yang terlalu besar tanpa substitusi lokal adalah ancaman laten bagi ketahanan ekonomi nasional” (Tempo, 17 Juli 2025).

Perjanjian Dagang: Simalakama Baru

Pada Juli 2025, pemerintah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan impor gandum dari negeri Paman Sam mulai 2026 hingga 2030. Sebagai imbalannya, Indonesia menurunkan tarif impor produk gandum dari 25% menjadi 19%.

Langkah ini dianggap strategis untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga dalam negeri. Tapi sekaligus memperdalam ketergantungan struktural terhadap negara asing. Dalam laporan S&P Global Commodity Insights (7 Juli 2025), pejabat Indonesia menyebut kesepakatan ini sebagai “komitmen jangka panjang untuk mengamankan pangan nasional.”

Tapi di sisi lain, para pengamat melihat ini sebagai bentuk pengorbanan kedaulatan pangan. Indonesia menukar bea masuk demi pasokan, tapi menunda peluang untuk berdikari.

Alternatif Lokal: Sekadar Tambal Sulam?

Upaya substitusi sebenarnya sudah ada. Tepung mocaf dari singkong mulai digunakan sebagian UMKM roti dan kue. Mi dari sagu juga diproduksi terbatas. Tapi, belum ada yang mampu menggantikan gandum secara utuh. Konsumen masih mencari rasa, tekstur, dan elastisitas khas gluten yang hanya bisa diberikan oleh gandum.

Produksi massal dan distribusi substitusi lokal pun masih terbatas. Belum ada dukungan besar-besaran dari negara untuk menjadikan singkong, sukun, atau sagu sebagai tulang punggung pangan alternatif.