Perumnas juga mulai membahas pembangunan halte di depan kawasan tersebut bersama PT Transportasi Jakarta. Namun, jadwal pembangunan halte dan bentuk kerja samanya belum dipastikan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan pembangunan apartemen subsidi perlu diperluas untuk mengatasi kekurangan pasokan perumahan, terutama bagi kelompok berpenghasilan terbatas.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menilai proyek tersebut menandai upaya mengembalikan Perumnas sebagai pemain utama dalam penyediaan perumahan rakyat.

Meski demikian, status hunian subsidi perlu diikuti dengan keterbukaan mengenai nilai subsidi per unit, simulasi cicilan, biaya pengelolaan, mekanisme seleksi penghuni, dan larangan pengalihan unit. Pengawasan dibutuhkan untuk memastikan apartemen benar-benar dihuni pembeli yang memenuhi kriteria MBR serta tidak berubah menjadi komoditas sewa atau diperdagangkan kembali.***