Ratas Hambalang fokus pada operasi besar penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

KOSONGSATU.ID—Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) berjam-jam di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/11/2025). Fokusnya satu: operasi besar penertiban kawasan hutan dan tambang yang selama ini menjadi titik rawan hukum dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Dalam unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, Prabowo terlihat memimpin jalannya rapat dengan sejumlah pejabat tinggi negara. Pertemuan yang berlangsung dari siang hingga malam itu merangkum empat agenda utama, mulai dari evaluasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan hingga pemetaan ulang sejumlah wilayah yang selama ini sulit dijangkau aparat.

Rapat juga mengupas penertiban kawasan pertambangan dan penegakan hukum atas berbagai pelanggaran di bidang kehutanan dan pertambangan. Pemerintah menyoroti aktivitas ilegal yang berulang, kerugian negara, serta kebutuhan memperkuat koordinasi antar-instansi.

Lihat Juga:
Tokoh Ormas Islam Desak NU–Muhammadiyah Kembalikan Konsesi Tambang

Dalam pernyataan yang diunggah pada hari yang sama, Prabowo kembali menyebut prinsip Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar langkah tegas pemerintah. “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujarnya, menekankan bahwa kontrol negara atas SDA harus dijalankan sepenuhnya.

Ratas ini dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Yusuf Ateh, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Militer Turun Kawal SDA

Selain rapat teknis, pemerintah menurunkan kekuatan militer untuk menjaga dua wilayah yang dianggap vital. Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi lokasi pengerahan 26.998 prajurit dalam Latihan Terintegrasi TNI 2025. Pengamanan ditujukan untuk memperkuat kontrol negara atas kawasan industri dan tambang nikel.

Di Bangka Belitung, sebanyak 41.397 prajurit dari tiga matra dikerahkan dalam latihan serupa. Wilayah ini merupakan pusat tambang timah nasional yang kerap berhadapan dengan praktik ilegal dan sengketa lahan.

Rangkaian langkah tersebut menegaskan pendekatan negara yang lebih agresif dan terkoordinasi dalam menangani persoalan SDA yang selama ini berlarut.***

Post Views: 186