Pencopotan Budi Gunawan dari Menko Polkam usai kerusuhan Agustus 2025, oleh beberapa pihak, dipandang bukan sekadar evaluasi teknis. Ini sinyal politik Prabowo, koreksi simbolis, sekaligus konsolidasi kekuasaan.
KOSONGSATU.ID—Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Budi Gunawan lewat Keppres No. 86P/2025 pada 8 September lalu menunjuk Letjen (Purn) Djamari Chaniago sembilan hari kemudian, sepertinya bukan sekadar “pergantian biasa.”
Publik membaca ini sebagai langkah politik di tengah bayang-bayang kerusuhan nasional.
Istana Bungkam, Narasi Resmi “Evaluasi Menyeluruh”
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tak ada alasan spesifik dalam rotasi itu. Semua disebutnya sebagai hasil evaluasi menyeluruh.
Narasi yang ‘lunak’ ini seolah ingin memutus rantai spekulasi. Tapi, publik melihat celah: kenapa pergantian dilakukan tepat setelah gelombang protes besar?
Apalagi pada momen kritis itu, Menko Polkam justru absen dari sorotan publik. Tak ada arahan, tak ada komunikasi strategis. Posisi yang seharusnya jadi pusat koordinasi malah senyap.
Dari Kerusuhan ke Konsolidasi
Kerusuhan 28–31 Agustus 2025 yang menelan korban jiwa adalah pukulan telak bagi legitimasi pemerintah. New York Times bahkan menulis bahwa krisis itu mendorong “recalibration” instan dalam kabinet. Spekulasi pun merebak: apakah Budi Gunawan dipandang gagal?
Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, mencoba menenangkan tafsir publik. Katanya, pergantian menteri tidak bisa direduksi hanya pada isu demo. Ada pertimbangan politik dan konsolidasi kekuasaan yang lebih besar.
Djamari Chaniago dan Arah Baru Keamanan
Selama sembilan hari, kursi Menko Polkam kosong dan diisi sementara oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Hingga akhirnya Prabowo melantik Djamari Chaniago, jenderal purnawirawan dengan jejak panjang di operasi teritorial TNI.
Pilihan ini bukan kebetulan. Ia cenderung pada sinyal yang tegas: Prabowo ingin stabilitas.
Kehadiran Djamari menutup kevakuman, sekaligus memperkuat kesan bahwa keamanan kini dikembalikan ke jalur keras—militeristik.
Politik Keamanan Tak Pernah Netral
Pencopotan Budi Gunawan, secara resmi, tak pernah disebut sebagai kegagalan. Namun, konteksnya terlalu gamblang untuk disembunyikan. Kerusuhan, kevakuman koordinasi, penunjukan Dofiri sebagai penasihat reformasi Polri—semua menunjuk pada krisis sistemik.
Pergantian Budi Gunawan barangkali hanyalah puncak gunung es. Publik menunggu: apakah Djamari akan benar-benar memperbaiki koordinasi dan mengembalikan kepercayaan, atau justru hanya menambal sementara luka yang lebih dalam?
Sejarah akan menilai, apakah langkah ini titik balik, atau sekadar ganti wajah di panggung kekuasaan.***
Tinggalkan Balasan