Pemerintah menyederhanakan regulasi menuju standar OECD demi kejar target investasi Rp13.000 triliun. Inspeksi teknis dimulai Juli 2026.
KOSONGSATU.ID — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan regulasi yang dinilai menghambat investasi. Langkah ini sebagai bagian dari penyesuaian standar kebijakan nasional dengan negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Menteri Investasi Rosan Roeslani menyatakan instruksi itu mencakup evaluasi Persetujuan Teknis. “Kata Bapak Presiden, jika menghambat, tidak perlu ada,” ujar Rosan di Istana Negara, Selasa (21/4).
Pemerintah, kata Rosan, juga akan membandingkan regulasi dengan negara ASEAN dan standar OECD.
Reformasi Regasi dan Target Investasi
Rosan menjelaskan, Presiden menekankan investasi tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja berkualitas. Target investasi nasional periode 2025-2029, kata dia, ditetapkan lebih dari Rp13.000 triliun, meningkat signifikan dibanding Rp9.100 triliun pada 2014-2024.
Menurut Rosan, keyakinan ini didukung realisasi investasi kuartal I-2026, yang mencapai Rp498,79 triliun. Angka ini melampaui target Rp497 triliun dan tumbuh 7,22 persen dibanding tahun lalu. Investasi tersebut menyerap 706.569 tenaga kerja baru.
Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mendukung penuh aksesi OECD. “Keputusan ini adalah pilihan strategis untuk mendukung ambisi Indonesia menjadi negara maju pada 2045,” ujarnya, dalam seminar di Jakarta, Selasa (21/4).
Survei Kadin menunjukkan, hampir 50 persen pelaku usaha berencana ekspansi, namun 20 persen masih menganggap birokrasi sebagai kendala utama.
Tahapan Aksesi dan Komitmen Investor
Sementara itu, proses aksesi Indonesia ke OECD memasuki babak baru. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa tinjauan teknis akan dimulai pada Juli 2026. “Kita sudah mengirim dokumen awal, technical review akan berlangsung Juli,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyebut aksesi Indonesia sebagai salah satu perjalanan reformasi ekonomi paling penting dalam dekade ini. Proses ini akan melibatkan 25 komite teknis OECD.
Tinggalkan Balasan