MBG diklaim tembus 20 juta penerima, Bulog berhasil menyimpan 4 juta ton, dan bansos hampir tuntas. Tapi DPR, Bapanas, dan INDEF melihat PR besar di hilir.
KOSONGSATU.ID—Presiden Prabowo Subianto tersenyum ketika menyampaikan Pidato RAPBN 2026 di gedung DPR pada 15 Agustus lalu. Di hadapan para legislator, ia mengumumkan capaian yang disebutnya monumental.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu janji kampanye andalannya, diklaim sudah menembus 20 juta penerima.
“Hari ini sudah mencapai 20 juta penerima. Target kita adalah 82,9 juta,” kata Prabowo lantang. Pernyataan itu disambut tepuk tangan anggota dewan yang hadir.
Janji Besar Bernama MBG
MBG bukan sekadar program tambahan gizi. Pemerintah menempatkannya sebagai tulang punggung ketahanan pangan sekaligus pembangunan manusia. Anggaran yang digelontorkan pada APBN 2025 mencapai Rp71 triliun, sebuah angka yang langsung menyedot perhatian publik.
Dalam RAPBN 2026, Prabowo bahkan menaikkan skala anggaran MBG hingga Rp335 triliun. Dengan dana sebesar itu, pemerintah menargetkan cakupan meluas ke hampir 83 juta penerima, termasuk anak sekolah, anak pra-sekolah, hingga ibu hamil dan menyusui.
Namun jalan program ini tidak selalu mulus. Pada awal 2025, sejumlah daerah mencatat kasus keracunan makanan di sekolah. Menteri Kesehatan kemudian buru-buru menegaskan perbaikan sistem pengawasan. “Kami perketat standar dapur gizi dan pengawasan mutu sejak Maret,” ujarnya pada 5 Maret.
Klaim Stok Beras Terbesar dalam Sejarah
Selain MBG, pilar lain ketahanan pangan adalah ketersediaan beras. Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut cadangan beras pemerintah (CBP) per 1 Agustus mencapai 3,97 juta ton. “Ini stok tertinggi dalam sejarah,” katanya dalam konferensi pers 2 Agustus.
Bulog juga menyerap gabah petani dalam negeri setara 2,78 juta ton, atau hampir 93 persen dari target 3 juta ton sepanjang 2025. Dengan stok sebesar itu, pemerintah merasa percaya diri mampu menahan gejolak harga.
Operasi Pasar dan Bansos Bertubi-tubi
Strategi menahan harga tidak hanya lewat cadangan. Pemerintah menggelontorkan beras operasi pasar atau SPHP ke pasar tradisional dan ritel modern. Per 22 Agustus, realisasi distribusi mencapai 239,5 ribu ton, dengan harga Rp12 ribu per kilogram.
Selain itu, bansos beras 10 kilogram per keluarga juga menjadi bantalan. Dari target 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM), penyaluran sudah mencapai 96 persen pertengahan Agustus.
Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menambahkan, pemerintah sedang mengkaji ulang harga eceran tertinggi (HET) beras agar sesuai dengan kondisi pasar.
“Penyesuaian HET penting agar intervensi pemerintah lebih efektif,” ujarnya pada 20 Agustus.
Produksi Meningkat, Impor Anjlok
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi 2024 sebesar 53,14 juta ton GKG, turun tipis 1,55 persen dibanding 2023. Tapi memasuki 2025, tanda-tanda pemulihan terlihat. Estimasi Mei 2025 setara 2,87 juta ton beras, lebih tinggi dari periode sama tahun sebelumnya.
Dari sisi impor, data BPS menunjukkan penurunan tajam. Januari–Februari 2025 hanya masuk 95,94 ribu ton beras, anjlok 89 persen dibanding tahun sebelumnya. Tren ini disebut pemerintah sebagai bukti bahwa ketahanan pangan bergerak ke arah swasembada.
Harga Masih Membandel
Meski stok tebal dan operasi pasar gencar, harga beras tetap sulit dikendalikan. BPS mencatat inflasi Juli 2025 sebesar 0,30 persen, dengan beras sebagai salah satu pendorong utama. Harga di penggilingan naik 2,71 persen dibanding bulan sebelumnya.
Di banyak pasar, beras medium dan premium masih dijual di atas HET. Kondisi ini membuat masyarakat mengeluh. Di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, pedagang menuturkan harga terus merangkak meski pemerintah mengklaim pasokan aman.
DPR dan Ekonom Bersuara
Komisi IV DPR tidak tinggal diam. Dalam rapat kerja 19 Agustus, Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, mendesak percepatan distribusi beras SPHP. “Jangan sampai stok besar tapi harga tetap tinggi,” katanya.
Dari kalangan ekonom, Izzudin Al Farras Adha, Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM di INDEF menyambut baik MBG yang dinilai bisa memberi multiplier effect pada ekonomi lokal. Namun ia mengingatkan risiko fiskal. “Kalau tata kelola tidak rapi, anggaran ratusan triliun bisa jadi beban,” ujarnya, pada 16 Agustus.
Investasi di Hulu: Pupuk dan Irigasi
Pemerintah juga menyiapkan bantalan di hulu. Subsidi pupuk tahun ini mencapai 9,55 juta ton, dengan realisasi 3,27 juta ton hingga 10 Juni. Kementerian PUPR menargetkan rehabilitasi 45 ribu hektare jaringan irigasi sepanjang 2025.
Kebijakan ini diharapkan memperkuat produktivitas pertanian, sehingga tekanan impor makin berkurang.
RAPBN 2026: Menuju Swasembada
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menyiapkan Rp164,4 triliun khusus ketahanan pangan. Fokusnya jelas: memperkuat stok Bulog, memperluas pupuk bersubsidi, mencetak sawah baru, serta mendorong swasembada beras dan jagung.
“Agenda 2026 adalah konsolidasi. Kita ingin pangan bukan hanya cukup, tapi stabil,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memaparkan RAPBN di DPR.
Antara Euforia dan PR Berat
Capaian-capaian ketahanan pangan di era Prabowo memang signifikan. MBG meluas cepat, stok beras tebal, bansos dan SPHP gencar, impor anjlok. Tapi harga eceran yang tetap tinggi menunjukkan pekerjaan rumah masih menumpuk.
Tantangan terbesar ada pada rantai distribusi, penggilingan, dan sinkronisasi harga. Apalagi, beban fiskal yang terus membesar bisa menjadi bom waktu jika tidak dikelola hati-hati.
Bagi Prabowo, ketahanan pangan adalah janji politik sekaligus ujian besar. Jika stok dan program sosial berhasil menahan harga di pasar, ia bisa menutup tahun pertama pemerintahannya dengan rapor hijau. Namun jika harga tetap keras, kritik publik akan makin tajam.***
Tinggalkan Balasan