Orang dekat Gibran membenarkan surat sudah diserahkan kepada Prabowo. Namun, Istana belum bersuara dan MPR mengaku belum menerimanya.
KOSONGSATU.ID — Nasib kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menggantung pada Kamis (12/11/2026) pagi. Kabarnya sudah beredar luas, tetapi pengumuman resmi belum juga disampaikan.
Gibran dikabarkan mengundurkan diri pada Rabu (11/11/2026), setelah menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.
Orang dekat Gibran mengatakan kepada wartawan, “Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim.”
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi turut membenarkan kabar itu. Ia menjawab singkat, “Betul (Gibran mundur).”
Namun, Istana belum memberikan pernyataan resmi. Jumpa pers Gibran di Istana Wakil Presiden pada Rabu malam dibatalkan mendadak tanpa alasan yang jelas.
Lembaga yang berwenang pun belum memegang suratnya. Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum mendengar, apalagi melihat, surat pengunduran diri tersebut.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga mengaku baru mengetahui kabar itu dari pemberitaan.
Dua Agenda Penentu Hari Ini
Gibran dikabarkan menyerahkan suratnya ke MPR pada Kamis sekitar pukul 10.00 WIB. Pimpinan MPR belum memberikan keterangan resmi soal jadwal penerimaannya.
Menurut Ketua Fraksi PAN MPR Syarifuddin Sudding, surat itu akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Informasi tersebut belum terkonfirmasi secara resmi.
Di Senayan, rapat paripurna DPR dijadwalkan hari ini untuk mengumumkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Jam rapat disebut berbeda, pukul 10.00 atau 14.00 WIB.
Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi menandatangani usulan itu: PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memastikan usulan tersebut memenuhi syarat minimal 25 pengusul. HMP menjadi pintu masuk proses pemakzulan.
Belum Sah sebelum Diterima MPR
Secara hukum, Gibran masih menjabat. Pakar hukum dari UGM, Oce Madril, menilai pengunduran diri baru menjadi dasar proses jika suratnya diterima MPR.
Menurut dia, MPR-lah yang berwenang memberhentikan wakil presiden. Karena itu, surat pengunduran diri sebaiknya juga dikirim ke lembaga tersebut.
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan, MPR memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah menerima surat Presiden yang mengajukan dua calon.
Kabar ini bermula pada Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri saat bertemu Prabowo selama sekitar 2,5 jam.
Menurut Prasetyo, Presiden tidak menolak niat itu dan memberikan saran. Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat PTUN.
Dalam jumpa pers pada hari yang sama, Gibran mengatakan, “Saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan.”
Tekanan menguat setelah putusan MK dan MA mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran. Akun Instagramnya juga mengunggah 26 video kerja secara beruntun setelah vakum lebih dari 40 hari.
Hingga Kamis pagi, Istana belum menyampaikan pernyataan resmi. Perkembangan akan diperbarui seiring keterangan dari Istana, MPR, dan DPR.***
Tinggalkan Balasan