Menulis ulang sejarah Soekarno bukan soal membongkar masa lalu, tapi menegakkan kebenaran agar Indonesia tumbuh sebagai bangsa yang jujur, sehat, dan berani menghadapi fakta sejarahnya.
__Opini Redaksi
Sudah saatnya bangsa ini berani mengoreksi sejarahnya sendiri. Bukan untuk menodai masa lalu, tetapi untuk menyembuhkan diri—agar kita tumbuh sebagai bangsa yang jujur, sehat, dan dewasa secara intelektual.
Polemik seputar tempat dan tahun kelahiran Soekarno bukan sekadar soal teknis geografis atau angka. Ini adalah ujian integritas kolektif kita terhadap kebenaran historis.
Selama puluhan tahun, narasi resmi menyebut Bung Karno lahir di Surabaya, 6 Juni 1901. Narasi itu diabadikan dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, dijadikan doktrin, dan diterima tanpa banyak tanya.
Tapi kini, berkat keberanian segelintir peneliti, sejarawan, dan komunitas lokal di Jombang, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Data dari Arsip Nasional, testimoni keturunan saksi, hingga dokumen kuliah di THS Bandung menunjukkan pola yang konsisten: Soekarno lahir di Ploso, Jombang, pada 6 Juni 1902.
Lantas mengapa ini penting?
Karena sejarah bukan sekadar daftar peristiwa. Sejarah adalah fondasi cara kita memahami bangsa ini, pemimpinnya, dan jati diri kita sendiri.
Jika sejarah dibangun di atas kompromi, kebohongan, atau kemalasan intelektual, maka fondasi itu rapuh. Kita akan terus bertanya-tanya: apa lagi yang tidak benar? Apa lagi yang disembunyikan?
Ketika sejarawan seperti Prof. Yon Machmudi dan Roso Daras membuka ruang kritik terhadap versi resmi, mereka tidak sedang merusak warisan Soekarno. Sebaliknya, mereka sedang menyelamatkannya dari mitos yang mempersempit makna sejarah itu sendiri.
Kelahiran di Jombang bukan sekadar prestise lokal. Ia berpotensi menggeser titik awal perjalanan nasionalisme Indonesia, dan itu adalah pergeseran besar—baik secara geografis maupun simbolik.
Sejarah bukan dogma. Ia harus terbuka terhadap koreksi.
Ironisnya, banyak dari kita masih memandang sejarah seperti kitab suci yang tak boleh disentuh. Padahal, sejarah yang sehat justru lahir dari dialektika, dari keberanian untuk meragukan, menguji, dan merevisi. Negara maju mempraktikkan ini setiap saat—menyunting, menafsir ulang, dan menyesuaikan narasi nasionalnya dengan temuan terbaru. Indonesia harus berani melakukan hal yang sama, dimulai dari figur paling sentral dalam sejarah kemerdekaannya: Soekarno.
Bagi pemerintah, momentum ini adalah kesempatan emas. Proyek penulisan ulang sejarah nasional yang kini digawangi Menteri Fadli Zon tidak boleh hanya jadi proyek kosmetik. Ini harus menjadi forum terbuka yang melibatkan sejarawan independen, komunitas akar rumput, dan lembaga arsip, bukan sekadar peneguhan versi yang sudah ada.
Dan bagi rakyat, ini pengingat bahwa sejarah bukan milik elite. Ia hidup dan tumbuh dari ingatan kolektif kita semua. Kadang, jawabannya justru muncul dari desa kecil di tepian Brantas, bukan dari pusat kekuasaan.
Bung Karno pernah berkata: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Tapi bangsa yang dewasa adalah bangsa yang berani menulis ulang sejarah pahlawannya—dengan jujur, dengan terbuka, dan dengan penuh tanggung jawab.
Jika kita tidak mulai sekarang, kapan lagi?*
Tinggalkan Balasan