Di tengah ritme Ramadan yang melambatkan jam makan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan program makan bergizi gratis tak ikut berhenti—ia hanya berganti rupa.
KOSONGSATU.ID—Program makan bergizi gratis (MBG) di Jawa Timur tetap berjalan selama bulan suci. Namun distribusinya disesuaikan dengan karakter puasa: bukan lagi menu siap santap di jam sekolah, melainkan makanan kering yang tahan lama dan dapat dikonsumsi saat berbuka.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil agar asupan gizi siswa tetap terjaga tanpa mengganggu praktik ibadah. MBG selama Ramadan, ujarnya, diberikan dalam bentuk makanan kering atau makanan dengan daya tahan panjang. Uji coba telah dilakukan di beberapa koordinator wilayah sebagai langkah awal penyesuaian.
Nada kebijakan ini jelas: negara tak ingin ada jeda dalam pemenuhan gizi anak, sekalipun kalender berganti suasana.
Menurut Emil, makanan yang disiapkan tetap memenuhi standar gizi dan dapat dikonsumsi saat berbuka puasa. Buah-buahan tertentu dengan ketahanan lebih lama, serta susu kemasan, menjadi contoh opsi yang tengah dimatangkan. Menu tersebut bukan sekadar alternatif praktis, tetapi juga upaya menjaga keseimbangan nutrisi di tengah perubahan pola makan harian siswa.
Di balik keputusan teknis itu, ada realitas sosial yang tak bisa diabaikan. Tidak semua sekolah di Jawa Timur meliburkan kegiatan belajar mengajar secara penuh selama Ramadan. Sebagian lembaga pendidikan tetap beroperasi, meski dengan penyesuaian jam. Artinya, interaksi belajar tetap berlangsung—dan kebutuhan gizi siswa tetap menjadi tanggung jawab bersama.
Emil memastikan, penyaluran MBG tidak dihentikan. Skema distribusi memungkinkan makanan dibawa pulang, sehingga siswa dapat mengonsumsinya saat waktu berbuka tiba. Fleksibilitas ini menjadi kunci, agar program tetap relevan dalam konteks bulan puasa.
Di saat yang sama, modifikasi menu masih dalam tahap finalisasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah daerah menunggu formulasi yang paling tepat sebelum diterapkan secara bertahap kepada para siswa. Ada kehati-hatian di sana: memastikan bahwa perubahan format tidak mengurangi kualitas manfaat.
Ramadan memang menghadirkan perubahan ritme—jam makan bergeser, aktivitas menyesuaikan, energi diatur ulang. Namun bagi pemerintah daerah, kesinambungan program sosial seperti MBG menjadi penanda bahwa pelayanan publik tak boleh ikut berpuasa.
Kebijakan ini juga merefleksikan pendekatan yang lebih adaptif dalam tata kelola program sosial. Alih-alih menghentikan distribusi dengan alasan teknis, pemerintah memilih berinovasi dalam format. Sebuah langkah kecil, tetapi bermakna bagi ribuan siswa yang menggantungkan tambahan asupan dari program tersebut.
Di Jawa Timur, Ramadan tahun ini bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Ia juga menjadi ujian bagi konsistensi kebijakan publik: apakah negara mampu hadir dengan cara yang lentur namun tetap bertanggung jawab.
MBG yang berubah menjadi paket makanan kering mungkin terlihat sederhana. Namun di baliknya, tersimpan pesan bahwa keberlanjutan program sosial tak boleh terputus oleh musim. Sebab bagi sebagian anak, asupan itu bukan sekadar pelengkap—melainkan bagian dari penopang tumbuh kembang mereka.
Dan di bulan ketika kesabaran menjadi nilai utama, kebijakan yang adaptif menjadi bentuk lain dari kepedulian.***
Tinggalkan Balasan