Enam negara antre impor pupuk dari Indonesia. Swasembada beras tercapai pertama kali dalam sejarah modern. Program MBG mendorong ekosistem pangan dari desa.


KOSONGSATU.ID – Perang di Timur Tengah yang memanas sejak akhir Februari lalu tidak hanya melumpuhkan jalur energi, tetapi juga mengancam pasokan pangan global. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran membuat 30 persen perdagangan pupuk dunia tersendat.

Harga urea melonjak dua kali lipat dari USD400 menjadi USD800 per ton. Rantai pasok komoditas strategis terancam putus.

Namun, di tengah alarm krisis yang berbunyi nyaring, Indonesia justru berada dalam posisi yang tidak terduga: aman dan berpeluang menjadi stabilisator pangan dunia.

Pupuk: Saat Dunia Kelaparan, Indonesia Kebanjiran Pesanan

Krisis geopolitik di Selat Hormuz telah mengganggu distribusi pupuk global. Setiap bulan, sekitar 4 juta ton pupuk—1,5 juta ton urea, 1,5 juta ton sulfur, dan 1 juta ton pupuk lainnya—tidak bisa melintas akibat blokade Iran.

Akibatnya, negara-negara produsen pangan besar mulai panik. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengungkapkan setidaknya enam negara—India, Brasil, Australia, dan Filipina—telah mengantre untuk mengimpor pupuk dari Indonesia.

“Mereka mau impor pupuk dari Indonesia, berapa pun mereka bayar,” ujarnya di sela Konferensi Pupuk Asia 2026 di Bali, Selasa (31/3/2026).

Ini adalah titik balik sejarah. Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara pengimpor bahan pangan. Kini, dunia justru datang kepada kita.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Kamis (2/4/2026), menegaskan bahwa kapasitas produksi urea nasional mencapai 8,8 juta ton per tahun. Jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memberi ruang ekspor.

“Bahkan hari ini Indonesia bisa menjadi stabilizer atau bahkan penyelamat ekosistem pangan dunia,” tegasnya.

Yang lebih menggembirakan, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi justru telah diturunkan 20 persen. Pemerintah berjanji tidak akan menaikkannya di tengah krisis ini.

Pangan Lokal: Uwi dan 77 Sumber Karbohidrat Lainnya Menanti

Di sisi lain, Indonesia tidak boleh lengah. Krisis pupuk global dan mahalnya impor akibat perang Timur Tengah adalah pengingat bahwa Indonesia tidak bisa terus bergantung pada beras atau gandum impor.

Indonesia dikaruniai 77 jenis sumber karbohidrat, 75 sumber protein, dan ratusan jenis sayur serta buah. Salah satu yang paling tangguh adalah uwi (Dioscorea alata). Umbi ini tidak hanya mampu tumbuh di lahan marginal tanpa pupuk kimia, tetapi juga memiliki indeks glikemik rendah—jauh lebih sehat daripada nasi putih.

Pemerintah sendiri telah mengambil langkah strategis. Melalui Kementerian Pertanian, Indonesia resmi menghentikan impor beras, jagung, dan gula mulai 2026 karena produksi dalam negeri telah mencukupi.

Bahkan, pada 2025, produksi beras nasional mencapai 34,77 juta ton—naik 13,54 persen dibanding tahun sebelumnya. Capaian ini menjadikan Indonesia swasembada beras untuk pertama kalinya dalam sejarah modern.

MBG: Antara Kebutuhan Gizi dan Peluang Ekonomi Rakyat

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Program ini tidak hanya menjawab ancaman stunting—yang masih melanda 21 persen balita Indonesia—tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru.

Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menyebut bahwa program ini akan mendorong lahirnya 30.000 dapur umum. Setiap dapur membutuhkan pasokan telur, ikan, ayam, dan sayur dari petani dan peternak lokal.

“Baik suka atau tidak, ekosistem bisnis di tingkat desa akan terdorong untuk memulai kolam lele, peternakan ayam, perkebunan telur, dan lainnya,” ujarnya.

Ini adalah strategi jitu: ketahanan pangan dibangun dari desa, bukan dari pelabuhan.

Tiga Langkah Menuju Kedaulatan Sejati

Menghadapi krisis global yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, Indonesia tidak perlu panik. Tiga langkah nyata harus segera dieksekusi:

Optimasi Pangan Lokal: Kembali membudidayakan uwi, singkong, sagu, dan sorgum sebagai sumber karbohidrat alternatif. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pengembangan biodiversitas pangan ini.

Produksi dari Pekarangan: Setiap rumah tangga didorong untuk memelihara ayam petelur, ikan lele dalam kolam terpal, serta menanam sayur mayur. Ini bukan sekadar hemat, tetapi benteng pertahanan logistik keluarga.

Bank Pangan Keluarga: Mengadopsi semangat gotong royong saat pandemi, kita perlu membangun “Bulog mini” di tingkat RT untuk mengelola kelebihan pangan dan memastikan tidak ada warga yang kelaparan saat krisis menghantam.

Dunia sedang tidak baik-baik saja. Namun, Indonesia memiliki modal besar untuk tidak hanya selamat, tetapi bangkit sebagai pemain utama pangan dunia. Kuncinya bukan di pelabuhan impor, tetapi di lahan pekarangan dan kearifan lokal yang selama ini terlupakan. Saatnya kita wujudkan kedaulatan pangan sejati.***