Purbaya mengklaim skema itu tidak akan langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, penjelasan yang tersedia baru sebatas penggunaan keuntungan SMV sebagai sumber pembiayaan.
“Jadi enggak langsung menjadi tanggung jawab APBN. Walaupun oleh pemerintah, tidak akan membebani APBN,” kata Purbaya.
Sekitar 75 persen biaya pembangunan kereta cepat dibiayai pinjaman China Development Bank. Proyek yang semula ditargetkan beroperasi pada 2019 itu baru dibuka secara komersial pada Oktober 2023.
Danantara sebelumnya menyatakan perundingan restrukturisasi utang dengan pihak China telah selesai pada April 2026. Pemerintah belum memublikasikan hasil perundingan tersebut, termasuk tenor, bunga, dan jadwal pembayaran yang baru.
“Pada saat penyerahan nanti, detailnya akan dihitung. Pertengahan September paling lambat,” ujar Purbaya.***
Tinggalkan Balasan