Saham konsorsium BUMN akan dikelola kendaraan misi khusus fiskal. Pemerintah menargetkan pengalihan rampung pertengahan September 2026.
KOSONGSATU.ID — Kementerian Keuangan akan mengambil alih 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator kereta cepat Whoosh, dari konsorsium BUMN. Pengalihan tersebut ditargetkan selesai paling lambat pertengahan September 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana itu setelah bertemu Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
“Ini akan diserahkan dari Danantara ke Kementerian Keuangan. Nanti akan kita percepat, mungkin pertengahan bulan September sudah akan selesai,” kata Purbaya.
KCIC mengelola kereta cepat sepanjang 142 kilometer yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Nilai proyek tersebut mencapai sekitar USD7,3 miliar setelah mengalami pembengkakan biaya dan keterlambatan pembangunan.
Dikelola SMV Fiskal
Saham yang dialihkan saat ini dimiliki PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Konsorsium tersebut beranggotakan PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara I.
Setelah transaksi selesai, saham Indonesia di KCIC tidak lagi berada di bawah PSBI. Kementerian Keuangan akan menempatkan kepemilikan tersebut pada kendaraan misi khusus atau special mission vehicle (SMV) fiskal.
Purbaya belum menyebutkan lembaga yang akan menerima saham. Menurut dia, pemerintah masih membahas kemungkinan melibatkan lebih dari satu SMV.
“Itu masih didiskusikan, harusnya lebih dari satu,” kata Purbaya.
Konsorsium perusahaan negara China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd., tetap memiliki 40 persen saham KCIC. Dengan demikian, komposisi kepemilikan Indonesia dan China tidak berubah. Pergeseran hanya terjadi pada pemegang saham dari pihak Indonesia.
Purbaya mengatakan SMV yang ditunjuk juga akan menanggung kewajiban finansial KCIC. Dana untuk memenuhi kewajiban tersebut direncanakan berasal dari laba atau dividen lembaga terkait.
“SMV kan punya untung juga, sebagian dari situ. Kira-kira begitu gambaran kasarnya,” ujarnya.
Nilai Transaksi Belum Dibuka
Pemerintah belum mengumumkan nilai pengambilalihan saham, jumlah utang tersisa, serta nama SMV yang akan mengelola KCIC. Rincian transaksi masih dihitung menjelang penyerahan pada September.
Purbaya mengklaim skema itu tidak akan langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, penjelasan yang tersedia baru sebatas penggunaan keuntungan SMV sebagai sumber pembiayaan.
“Jadi enggak langsung menjadi tanggung jawab APBN. Walaupun oleh pemerintah, tidak akan membebani APBN,” kata Purbaya.
Sekitar 75 persen biaya pembangunan kereta cepat dibiayai pinjaman China Development Bank. Proyek yang semula ditargetkan beroperasi pada 2019 itu baru dibuka secara komersial pada Oktober 2023.
Danantara sebelumnya menyatakan perundingan restrukturisasi utang dengan pihak China telah selesai pada April 2026. Pemerintah belum memublikasikan hasil perundingan tersebut, termasuk tenor, bunga, dan jadwal pembayaran yang baru.
“Pada saat penyerahan nanti, detailnya akan dihitung. Pertengahan September paling lambat,” ujar Purbaya.***
Tinggalkan Balasan