Pada 1913, Henk Sneevliet tiba di Hindia Belanda. Setahun kemudian, di Surabaya, ia mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV). Awalnya kecil—sekitar 85 anggota, 60 persen di antaranya warga Belanda—namun strategi mereka berani: infiltrasi ke dalam Sarekat Islam, organisasi massa dengan ratusan ribu pengikut.
Gerakan ideologis ini memicu kepanikan baru. Intelijen kolonial yang sebelumnya berbasis jaringan informan perorangan terbukti lambat membaca dinamika politik modern.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum, pemerintah penjajah merespons dengan institusionalisasi pengawasan. Pada 1916, lahirlah Politieke Inlichtingen Dienst (PID). Inilah dinas intelijen politik formal pertama di Hindia Belanda. Sebuah lompatan dari spionase individu menuju sistem pengawasan massal yang terstruktur.
Sensor, Pengasingan, dan Negara Polisi
PID bukan sekadar mata dan telinga pemerintah. Ia menjadi tangan yang mencengkeram ruang publik.
Sejarawan Allan Akbar dalam riset 2015 mencatat bahwa fungsi utama PID meliputi pengawasan ketat organisasi dan tokoh pergerakan, serta penyaringan arus informasi. Rapat politik disadap. Surat kabar disensor. Penerbitan yang dianggap subversif dibredel.
Tokoh-tokoh seperti Tjokroaminoto hingga Soekarno muda dipantau sistematis. Di atas semua itu, pemerintah kolonial memiliki senjata hukum bernama Exorbitante Rechten—hak luar biasa gubernur jenderal untuk mengasingkan seseorang tanpa proses pengadilan.
Instrumen ini menjadi simbol negara polisi. Pada 1918, setelah agitasi politik yang meluas, Sneevliet ditangkap dan dibuang. Bagi kolonial, itu kemenangan taktis. Bagi sejarah Indonesia, itu pertanda bahwa ruang politik telah dipagari kawat berduri birokrasi.
Evolusi intelijen kolonial memperlihatkan transformasi kekuasaan yang subtil namun radikal. Ia bermula dari riset etnografis seorang sarjana, lalu menjelma menjadi lembaga resmi yang mengawasi pikiran, tulisan, dan pertemuan. Dari studi Islam di Mekkah hingga ruang rapat Sarekat Islam, garis merahnya jelas: pengetahuan dijadikan alat kontrol.
Tinggalkan Balasan