Masuknya Indonesia ke BRICS memberi peluang besar: pasar ekspor baru, dana pembangunan, dan panggung global. Tapi, tantangan muncul jika tak cermat menjaga keseimbangan dengan dominasi Tiongkok.
KOSONGSATU.ID—Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS sejak Januari 2025. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro sejak Sabtu (5/7) lalu, menjadi penanda babak baru peran Indonesia di panggung global.
BRICS adalah forum ekonomi negara berkembang besar: Brasil, Rusia, India, China (Tiongkok), dan Afrika Selatan. Didirikan pada 2009 dan kini berkembang menjadi BRICS+ dengan tambahan lima anggota baru termasuk Indonesia. Blok ini bertujuan mendorong multipolaritas dunia, memperkuat kerja sama ekonomi, dan menjadi penyeimbang kekuatan Barat.
Tak hanya simbolik, keanggotaan Indonesia dalam BRICS membuka peluang konkret bagi ekspor, investasi, dan penguatan pengaruh diplomatik Indonesia, terutama di kawasan Selatan Global.
Sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara di BRICS, Indonesia kini berdiri sejajar dengan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Selain itu, ada juga empat anggota baru selain Indonesia, yaitu Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.
Blok ini dikenal sebagai BRICS+, dan kini mencakup hampir 50% populasi dunia serta sekitar 40% dari output ekonomi global (PPP).
Peluangnya sangat besar. Pertama, Indonesia mendapat akses langsung ke New Development Bank (NDB)—lembaga pembiayaan milik BRICS yang fokus pada proyek infrastruktur dan energi terbarukan. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia menuju transisi energi bersih dan target net-zero emissions.
Kedua, keanggotaan ini memperluas akses pasar. Pada 2024, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke negara-negara BRICS mencapai USD84,4 miliar, atau sekitar 34% dari total ekspor nonmigas nasional. Tiongkok dan India menjadi pasar utama. Selain komoditas tradisional seperti batu bara dan sawit, Indonesia juga berpotensi mendorong ekspor teknologi, produk tekstil, dan kerja sama militer.
Ketiga, BRICS menjadi saluran alternatif dalam sistem keuangan global yang selama ini didominasi oleh dolar AS. Indonesia kini ikut dalam inisiatif de-dollarization—seperti sistem pembayaran lintas negara dan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan. Ini memperkuat kedaulatan finansial nasional, terutama dalam situasi krisis global.
Namun, peluang ini tidak datang tanpa risiko. Tiongkok menyumbang hampir 70% dari total PDB BRICS, menjadikannya kekuatan dominan dalam forum ini. Jika tidak dikelola hati-hati, Indonesia bisa terjebak dalam ketergantungan ekonomi maupun tekanan geopolitik.
Perbedaan sistem politik di antara anggota juga menyulitkan proses konsensus—antara demokrasi seperti Indonesia dan India, dengan negara otoriter seperti Rusia dan Tiongkok.
Karena itu, posisi Indonesia harus aktif namun berhati-hati. Keanggotaan di BRICS bisa menjadi pelengkap strategi bebas aktif Indonesia: membuka lebih banyak ruang kerja sama Selatan-Selatan, mendorong reformasi lembaga global seperti PBB dan IMF, serta memperluas diplomasi luar negeri di luar poros tradisional Barat.
Dengan strategi yang tepat, BRICS bisa jadi motor penggerak pertumbuhan Indonesia. Tapi perlu keseimbangan: manfaatkan peluangnya, waspadai risikonya. Jangan hanya duduk di meja besar—pastikan suara Indonesia terdengar.*
Tinggalkan Balasan