Gibran menyebut saran Prabowo untuk mengajukan PK. Yusril memperkirakan kementerian akan melaksanakan putusan MA. Sikap resmi Kemendikdasmen masih ditunggu.

KOSONGSATU.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankannya berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Pernyataan itu disampaikan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore, 10 November 2026, setelah pertemuannya dengan Prabowo.

“Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran.

Ia mengatakan Prabowo juga menyarankannya melanjutkan pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga S1.

Iklan
Baca Juga:
Istana Tak Menolak Niat Gibran Mengundurkan Diri, Status Wapres Menggantung

Keterangan Gibran menambah perkembangan setelah MA merilis salinan lengkap putusan pembatalan surat penyetaraan pendidikannya. Namun, pernyataan itu belum menunjukkan PK telah diajukan.

Yusril Menyebut Rencana Pelaksanaan Putusan

Pada hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keterangan berbeda mengenai arah langkah kementerian.

“Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan.

Dalam keterangannya, Yusril menyebut kementerian akan melaksanakan putusan setelah menerima salinan resmi MA.

Baca Juga:
Paripurna DPR Buka Masa Sidang tanpa Agenda Pemakzulan Gibran

Menurut Yusril, tergugat dalam perkara tersebut adalah Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Gibran bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara kasasi itu.

Kedudukannya berbeda dengan perkara lain yang masih berjalan di PTUN, tempat Gibran menjadi pihak tergugat intervensi.

Kata “nampaknya” dalam pernyataan Yusril menunjukkan perkiraan langkah kementerian. Keterangan tersebut belum merupakan pengumuman keputusan resmi Kemendikdasmen.

Kepastian Langkah Kementerian Masih Ditunggu

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran dan mewajibkan tergugat mencabutnya.

Baca Juga:
Dua Isu Beruntun: Pengunduran Diri PSI dan Kontrak Raffi

Surat itu bernomor 9149/D.D1/KS/2019, tertanggal 6 Agustus 2019. Putusan dijatuhkan pada 30 Oktober, sedangkan salinan lengkapnya dirilis pada 10 November.

Sebelumnya, MA sempat menunda penjelasan putusan karena Biro Hukum dan Humas belum menerima salinan lengkap.

Dua keterangan pada Selasa itu belum disertai kepastian langkah Kemendikdasmen: mempertimbangkan PK atau menyiapkan pencabutan surat. Status penerimaan salinan resmi juga belum dijelaskan.***