Iklan

Organisasi masyarakat sipil FPN mendesak Presiden Prabowo Subianto menginisiasi KTT Darurat global guna menghentikan genosida di Palestina.

KOSONGSATU.ID — Tekanan terhadap arah diplomasi luar negeri Indonesia semakin menguat. Kelompok Free Palestine Network (FPN) secara resmi meminta pemerintah mengambil langkah nyata sebagai pemimpin global dalam krisis kemanusiaan di Timur Tengah.

Indonesia dituntut tidak sekadar berdiam diri, melainkan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat. Langkah ini dianggap krusial untuk menggalang kekuatan dunia dalam menghentikan kekerasan di tanah Palestina.

Baca Juga:
Dudung Sebut Istana Siapkan Jalur Hukum Dalang Demo Berbayar

Jenderal FPN, Furqan AMC, menegaskan bahwa Indonesia memiliki warisan sejarah besar. Ia merujuk pada semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 sebagai modal untuk memimpin transformasi tatanan dunia.

“Indonesia harus kembali menjadi pelopor transformasi tatanan dunia dari unipolar menuju multipolar,” tegas Furqan AMC dalam pernyataan resminya, Sabtu (4/4/2026). Ia menilai sikap pemerintah saat ini masih cenderung normatif.

Nyali Diplomasi RI

Desakan ini sejalan dengan pandangan para pengamat geopolitik nasional. Ketua Institute of Democracy and Education (IDE), Nata Sutisna, sebelumnya mengingatkan bahwa peran konkret Prabowo adalah amanat konstitusi.

Menurut Nata, setiap manuver diplomatik harus dimaknai sebagai kelanjutan komitmen bangsa menolak imperialisme. Hal ini penting untuk mengembalikan muruah Indonesia sebagai pemimpin negara-negara di kawasan Global South.

Baca Juga:
Prabowo Singgung Hormuz Ditutup Saat Jalur Mulai Pulih

Di sisi lain, pemerintah tetap menempuh jalur diplomasi multilateral yang hati-hati. Menteri Luar Negeri Sugiono sempat menegaskan posisi fundamental Indonesia dalam forum internasional di Doha pada September lalu.

“Tak ada perdamaian tanpa Palestina merdeka,” ucap Sugiono dalam forum tersebut. Namun, FPN menilai pidato saja tidak cukup untuk meredam krisis yang kian memanas dan membutuhkan tindakan darurat segera.

inisiatif KTT Darurat ini terealisasi, posisi tawar Indonesia diyakini akan meningkat tajam. Dunia menunggu apakah Jakarta berani menarik pelatuk diplomasi besar ini demi kemanusiaan universal.***