Fenomena penangkapan warganet menyingkap krisis nalar dan kebebasan di era digital yang berakar pada masalah etika, disinformasi, dan represi sistemik.
KOSONGSATU.ID — Belakangan ini, ruang publik dihebohkan oleh serangkaian penangkapan warganet oleh pihak kepolisian. Mulai dari penahanan sembilan tersangka pembuat konten provokatif terkait demonstrasi Agustus 2026, hingga penangkapan dua warga Jawa Barat akibat unggahan dan komentar seputar pidato nuklir Presiden Prabowo Subianto.
Di permukaan, rentetan peristiwa ini tampak seperti masalah penegakan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik semata. Namun, jika digali lebih dalam, fenomena ini sebenarnya menyingkap krisis nalar dan kebebasan di era digital yang dapat dibedah melalui kacamata filsafat.
Kekacauan informasi digital dan cara negara meresponsnya memiliki akar filosofis yang kuat. Setidaknya, ada empat dimensi utama yang menjelaskan mengapa masyarakat hari ini begitu mudah tersesat di rimba media sosial.
Pihak kepolisian mengungkap adanya modus manipulasi dokumen elektronik dan pengerahan pihak ketiga berbayar untuk memproduksi narasi destruktif. Fenomena ini merupakan bentuk kebangkitan Kaum Sofis modern, yakni kelompok intelektual bayaran dari zaman Yunani Kuno yang pandai bersilat lidah.
Bagi Kaum Sofis, kebenaran sejati atau moralitas publik tidaklah penting, karena tujuan utama mereka hanyalah memenangkan argumen dan memengaruhi massa. Mereka mempraktikkan teknik memanipulasi, memotong, dan merakit ulang fakta sesuai kepentingan pemesan demi mendominasi narasi.
Di sisi lain, banyak masyarakat biasa yang ikut terseret menjadi tersangka hanya karena menyebarkan ulang konten tersebut tanpa niat jahat selain sekadar ikut-ikutan atau mencari perhatian agar ramai. Ini adalah pergeseran makna basa-basi masa kini yang sangat berbahaya.
Filsuf René Descartes pernah memperingatkan bahwa ketika sebuah masyarakat terbiasa mengisi waktu luangnya dengan berpura-pura bodoh, maka pada akhirnya masyarakat itu akan dipenuhi oleh orang bodoh sungguhan. Lelucon dan kepalsuan digital itu akhirnya diyakini sebagai kebenaran yang memicu tindakan destruktif.
Hilangnya Keraguan Kritis dan Absurditas Represi Negara
Lantas, mengapa warganet begitu mudah tersulut dan mempercayai narasi provokatif tersebut? Jawabannya adalah hilangnya keraguan kritis. Descartes merumuskan prinsip bahwa meragukan adalah sumber kebijaksanaan, namun warganet sering kali langsung menelan mentah-mentah informasi di beranda mereka.
Dalam metode keraguan Descartes, pikiran manusia ibarat sekeranjang apel. Jika ada satu apel busuk berupa informasi hoaks, kita tidak bisa membiarkannya karena akan menulari apel yang sehat, melainkan harus menumpahkan semuanya dan menyortirnya satu per satu.
Selain itu, Descartes mengibaratkan akal manusia sebagai pengemudi kendaraan. Ketika warganet berselancar di media sosial dengan dikendalikan oleh emosi berlebihan, pengemudi tersebut kehilangan kendali jernih hingga akhirnya menabrak jeruji hukum.
Meski warganet sering kali keliru, cara negara merespons kekacauan digital ini juga memunculkan persoalan baru. Lembaga seperti Komisi Kepolisian Nasional dan Amnesty International menyoroti penggunaan pendekatan represif yang memaksakan definisi kerusuhan fisik ke dalam ruang digital.
Kondisi di mana idealisme bernegara bertabrakan keras dengan realitas penegakan hukum yang irasional melahirkan apa yang disebut oleh Albert Camus sebagai absurditas. Hidup di negara demokratis namun merasa terancam hanya karena sebuah komentar kritis di media sosial adalah situasi yang sangat absurd.
Menghadapi hal tersebut, Camus menawarkan jalan keluar berupa pemberontakan eksistensial, yakni aku memberontak maka aku ada. Kritik yang dilontarkan oleh aktivis, lembaga hak asasi manusia, dan masyarakat luas bukanlah bentuk makar, melainkan upaya mempertahankan kewarasan dan kemerdekaan batin.
Kericuhan di ruang digital antara hoaks yang merajalela dan ancaman represi negara adalah produk dari dua kegagalan. Ada kegagalan individu dalam menjaga nalar kritis, serta ada kegagalan sistem kekuasaan yang merespons kritik dengan cara yang mengekang. Tugas warganet adalah mengasah kembali akal sehat dan tidak pernah lelah menyuarakan kebenaran di tengah sistem yang anti-kritik.***
Tinggalkan Balasan