Prabowo tiba di Paris dini hari setelah lima jam negosiasi dengan Putin — membawa kesepakatan energi dan hilirisasi dari Moskow.


KOSONGSATU.ID – Presiden Prabowo Subianto mendarat di Paris, Prancis, Senin (13/4) malam pukul 23.50 waktu setempat, langsung dari Moskow. Hari ini, Selasa (14/4), ia dijadwalkan bertemu empat mata dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée — melanjutkan rangkaian diplomasi energi dan geopolitik yang ia buka sejak tiga hari lalu.

Ini kunjungan kedua Prabowo ke Paris dalam tahun 2026, setelah pertemuan 2,5 jam bersama Macron pada Januari lalu yang disertai jamuan makan malam.

Yang Dibawa dari Moskow

Sebelum ke Paris, Prabowo menghabiskan lima jam di Kremlin bersama Presiden Rusia Vladimir Putin — dua jam pertemuan bilateral dengan delegasi penuh, tiga jam sisanya empat mata. 

Dari sesi panjang itu, kedua negara menyepakati kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral sebagai prioritas jangka panjang, termasuk ketahanan energi migas dan hilirisasi.

Putin menyatakan Rusia terbuka bekerja sama di bidang energi, antariksa, pertanian, industri, farmasi, hingga pendidikan militer. Prabowo menyebut hampir semua bidang yang disepakati sebelumnya sudah “mengalami kemajuan pesat”, dan ada satu-dua yang akan ia percepat sendiri.

Konteks kunjungan ini bukan sekadar bilateral. Sebulan sebelumnya, pemerintahan Prabowo mengumumkan kebijakan penjatahan bahan bakar dan kerja dari rumah sehari per minggu bagi aparatur sipil negara untuk menghemat stok energi. Kunjungan ke Moskow adalah respons langsung terhadap tekanan itu.

Prabowo secara terbuka menyatakan kedatangannya juga untuk berkonsultasi soal situasi geopolitik yang berubah sangat cepat, dan menilai Rusia berperan positif dalam menghadapi ketidakpastian global. Ini pertemuan kelima Prabowo dan Putin dalam setahun terakhir.

Risiko yang Mengiringi

Kesepakatan energi dengan Moskow bukan tanpa hambatan. Analis mengingatkan bahwa jalur perdagangan minyak Rusia ke Indonesia sebagian masih melewati Hormuz — kini zona konflik aktif — dan ancaman sanksi Uni Eropa belum teratasi.