Reformasi Palsu dan Bahaya Kekuasaan Tanpa Pengawasan
Kasus ini menunjukkan bahaya laten ketika lembaga negara dikelola ala startup: cepat, informal, tapi tak bisa dipertanggungjawabkan. Grup WA dan rapat Zoom menggantikan mekanisme perencanaan dan evaluasi kebijakan publik. Orang-orang yang tidak memiliki posisi formal bisa memberi instruksi proyek triliunan rupiah. Transparansi hilang, dan yang muncul hanyalah aroma busuk nepotisme serta konflik kepentingan.
Saatnya Audit Total Digitalisasi Pendidikan
Skandal Chromebook ini harus jadi titik balik. Pemerintah wajib melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh program digitalisasi pendidikan 2020–2024. Siapa yang mendapat keuntungan? Apakah perangkat itu benar digunakan? Apakah sistem pendukung (jaringan, pelatihan guru, kurikulum digital) disiapkan?
Jika tidak, kita hanya akan menyaksikan pengulangan pola: teknologi dijadikan tameng untuk pencitraan, sementara substansi pendidikan makin ditinggalkan.
Laptop Tak Menyala, Tapi Skemanya Terang Benderang
Skandal Chromebook bukan hanya soal uang yang hilang—tapi tentang masa depan pendidikan yang disabotase dari dalam. Anak-anak di pelosok tidak butuh pencitraan digitalisasi.
Mereka butuh listrik yang menyala, koneksi internet, guru yang hadir, dan perangkat yang bekerja. Jika negara gagal memberikan itu tapi sukses menggelontorkan triliunan rupiah untuk keuntungan segelintir elite, maka ini bukan kebijakan gagal. Ini kejahatan.
Saatnya publik menuntut lebih: transparansi, akuntabilitas, dan pencopotan semua pihak yang terlibat—bukan sekadar menyerahkan kambing hitam ke ruang tahanan.*
Tinggalkan Balasan