Badan Gizi Nasional memastikan hanya kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang masuk skema PPPK — bukan seluruh pekerja lapangan program MBG.

Iklan

KOSONGSATU.ID – Polemik pengangkatan 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akhirnya mendapat jawaban resmi. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya berlaku untuk tiga jabatan strategis — bukan semua pekerja di lapangan.

“Yang dimaksud pegawai SPPG dalam konteks PPPK adalah jabatan inti yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis. Yaitu, kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Di luar itu, termasuk relawan, tidak masuk dalam skema pengangkatan PPPK,” tegas Wakil Kepala BGN Nanik, dalam wawancara dengan Tempo, 13–16 Januari 2026.

Kuota 32.000 formasi itu diresmikan pada 1 Februari 2026. Pegawai yang masuk skema ini diproyeksikan menerima gaji Rp2.206.500 hingga Rp7.300.000 per bulan, sesuai golongan kepangkatan.

Baca Juga:
Pemerintah Massif Membangun Dapur, Leluhur Menyimpan Pangan

Honorer Daerah Merasa Didiskriminasi

Penjelasan BGN tak cukup meredam kemarahan. Sejak pertengahan Januari 2026, ratusan guru dan tenaga honorer turun ke jalan di berbagai daerah, termasuk di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

Mereka memprotes keras kebijakan pusat yang dinilai menganakemaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ketimbang sektor pendidikan.

Ketua Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar), Soeparman Mardjoeki Nahali, tak menyembunyikan kekecewaannya.

“Pemerintah jangan selalu mempertontonkan kebijakan diskriminatif terhadap guru. Ini menyakitkan. Ternyata sangat mudah sekali ya untuk mengangkat pegawai SPPG,” kata Soeparman, 17 Januari 2026, dikutip dari TheStance.

Baca Juga:
Jimpitan Menelanjangi Kelemahan Bantuan Pemerintah

Daerah Tercekik Aturan Fiskal

Di balik kemarahan itu ada tekanan nyata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 membatasi belanja pegawai daerah maksimal 30 persen dari APBD — dan batas ini akan dikunci penuh pada 2027.

Dampaknya sudah terasa. Di Kabupaten Rembang, 875 lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) tak bisa ditampung dalam skema PPPK paruh waktu karena ketiadaan anggaran. Di Kota Kupang, ribuan PPPK diwacanakan untuk dirumahkan.