Pemerintah mengalokasikan Rp259,3 triliun untuk fungsi ketertiban dan keamanan dalam RAPBN 2027. Anggaran ini difokuskan pada delapan target, termasuk penanganan judol dan pemulihan aset.

​KOSONGSATU.ID — Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan anggaran sebesar Rp259,3 triliun untuk fungsi ketertiban dan keamanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dokumen tersebut menetapkan delapan target keluaran prioritas pada tahun depan.

​”Guna mendukung arah kebijakan tersebut, belanja pada Fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam RAPBN tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp259.268,6 miliar,” tulis pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan Halaman 4-44 yang dikutip pada Kamis, 20 Agustus.

Iklan
Baca Juga:
Menanti Nasib Gaji Guru di Tengah Rekor Anggaran Pendidikan

​Delapan target prioritas tersebut mencakup pemenuhan alat material khusus atau almatsus. Target berikutnya adalah penanganan 396 perkara judi konvensional dan 84 perkara judi daring atau judol.

​Selain itu, pemerintah merencanakan penanganan 381 perkara tindak pidana narkoba dan 24 kasus penyelundupan manusia. Pelatihan penguatan integritas bagi 1.100 aparatur sipil negara dan penegak hukum juga menjadi target sasaran.

​Fokus selanjutnya meliputi 50 operasi penanganan dan penyelesaian pemulihan aset terkait perkara. Ada pula layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara bagi 3.478 orang, serta operasi intelijen kontra-terorisme sebanyak 28 operasi.

Baca Juga:
Pakar Sebut Prosedur Lapor Polisi Rumit Hambat Akses Keadilan

​Pelaksana Anggaran dan Tren Kenaikan

​Ihwal pelaksanaannya, anggaran fungsi ini akan dijalankan oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional termasuk di dalamnya.

​Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, serta Komisi Pemberantasan Korupsi juga turut melaksanakan fungsi ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melengkapi daftar pelaksana anggaran.

​Sebelumnya, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan tumbuh rata-rata 11,5 persen secara nominal pada periode 2022 hingga 2025. Angkanya naik dari Rp171,79 triliun pada 2022 menjadi Rp238,68 triliun pada 2025.

​”Peningkatan anggaran tersebut terutama dipengaruhi pengembangan peralatan Polri/almatsus serta pengadaan sarana dan prasarana Kejaksaan,” tulis Buku II Nota Keuangan.***