Kemenkum Target Gandeng 1.000 LBH pada 2027, Bantuan Hukum Gratis Dibiayai APBN

“Biaya lawyer-nya enggak perlu, negara yang bayar,” ujarnya.

Tambahan Anggaran Belum Diumumkan

Program bantuan hukum pemerintah mencakup layanan litigasi maupun nonlitigasi. Organisasi pelaksana harus melalui verifikasi dan akreditasi serta mengikuti mekanisme pemantauan dan evaluasi pemerintah.

Namun, Kementerian Hukum belum mengumumkan tambahan anggaran yang diperlukan untuk memperluas jumlah mitra menjadi 1.000 organisasi pada 2027.

Baca Juga:

Majapahit Terapkan Hukuman Mati dan Perampasan Aset bagi Koruptor

Pemerintah juga belum memerinci persebaran 777 LBH yang telah terakreditasi di setiap provinsi. Data tersebut diperlukan untuk mengukur apakah penambahan mitra akan menjangkau wilayah yang masih kekurangan advokat dan organisasi bantuan hukum.

“Biaya lawyer-nya enggak perlu, negara yang bayar,” kata Supratman.***