Indonesia resmi ditunjuk sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC (19/2). TNI akan mengirim 8.000 personel untuk misi kemanusiaan.
KOSONGSATU.ID — Dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP) yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026) waktu setempat, Indonesia secara resmi diumumkan sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF).
Pasukan multinasional ini dibentuk dengan mandat khusus untuk mengawasi gencatan senjata dan menciptakan stabilitas keamanan di Jalur Gaza, Palestina.
Pengumuman strategis ini disampaikan langsung oleh Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers. Dia menyatakan bahwa posisi Wakil Komandan diberikan kepada Indonesia sebagai langkah awal untuk menghadirkan keamanan yang dibutuhkan bagi kemakmuran masa depan Gaza.
“Saya ingin mengumumkan bahwa saya telah menawarkan, dan Indonesia telah menerima, posisi Wakil Komandan untuk ISF. Kita akan membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza demi kemakmuran masa depan dan perdamaian yang langgeng,” ujar Jasper Jeffers.
Mandat Non-Konfrontasi dan Komposisi Pasukan
ISF dirancang sebagai pasukan stabilisasi yang fokus pada transisi pemerintahan sipil, bukan untuk misi konfrontasi militer. Selain Indonesia, ISF akan diperkuat oleh personel dari Maroko, Albania, Kosovo, Kazakhstan, Mesir, dan Yordania.
Komitmen 8.000 Personel TNI
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir langsung dalam rapat tersebut dan menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengerahkan 8.000 personel TNI. Dia menggarisbawahi bahwa partisipasi Indonesia dalam ISF adalah misi kemanusiaan yang mencakup aspek medis, rekonstruksi, dan bantuan sosial.
“Pencapaian gencatan senjata ini nyata. Kami siap mengerahkan pasukan tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam International Stabilization Force guna memastikan perdamaian ini berhasil,” tegas Prabowo.
Dia mengakui bahwa misi ini akan menghadapi banyak hambatan dan kesulitan di lapangan, namun tetap optimis terhadap keberhasilan rencana perdamaian tersebut. Menurutnya, komitmen Indonesia di Board of Peace adalah wujud nyata dari amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.***
Tinggalkan Balasan