Dunia yang dibangun atas janji keteraturan global kini diuji oleh ironi terbesar: lembaga yang menjaga tatanan itu sendiri kehabisan uang untuk bertahan hidup.
KOSONGSATU.ID—Selama hampir delapan dekade, Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri sebagai simbol kesepakatan global—sebuah “wasit” yang lahir dari puing-puing Perang Dunia II. Namun memasuki 2026, lembaga ini menghadapi krisis yang jarang disorot publik: kas yang menipis hingga mengancam operasional dasarnya.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres secara terbuka memperingatkan bahwa organisasinya berada dalam “perlombaan menuju kebangkrutan.” Pernyataan itu bukan metafora berlebihan. Ia merujuk pada kondisi fiskal nyata yang sedang dialami PBB—angka-angka dingin yang mencerminkan merosotnya komitmen politik dunia.
Krisis Kas dalam Angka
Untuk tahun anggaran 2026, PBB hanya mengajukan anggaran operasional sebesar USD3,24 miliar, turun lebih dari 15 persen dibandingkan periode sebelumnya. Pemangkasan ini bukan strategi efisiensi sukarela, melainkan langkah darurat akibat kekurangan likuiditas.
Masalah utamanya terletak pada tunggakan iuran negara anggota. Hingga awal 2026, total tunggakan tercatat mencapai sekitar USD760 juta. Dari jumlah itu, lebih dari separuh berasal dari segelintir negara kontributor terbesar—ironisnya, negara-negara yang paling vokal dalam menentukan arah politik global.
Akibat defisit kas tersebut, Sekretariat PBB terpaksa melakukan langkah-langkah yang tak lazim bagi organisasi sebesar ini:
- Penundaan pembayaran gaji staf di beberapa badan
- Pembatasan perekrutan dan pembekuan perjalanan dinas
- Penundaan pendanaan untuk program kemanusiaan dan pembangunan
Bahkan pada akhir 2025, PBB sempat menggunakan cadangan darurat untuk menutup kebutuhan operasional harian—praktik yang oleh internal organisasi sendiri disebut “tidak berkelanjutan.”
Dampak Nyata di Lapangan
Krisis kas ini menjalar ke misi-misi PBB di lapangan. Anggaran peacekeeping, yang selama ini menjadi tulang punggung stabilisasi konflik di Afrika dan Timur Tengah, ikut tertekan. Beberapa misi dipangkas skalanya, sebagian lainnya menghadapi keterlambatan logistik dan pembayaran personel.
Dalam konteks kemanusiaan, situasinya lebih mengkhawatirkan. Badan-badan di bawah PBB melaporkan kesenjangan pendanaan hingga 30–40 persen untuk respons krisis pengungsi dan bencana alam. Artinya, bantuan bukan berhenti karena krisis selesai—melainkan karena uangnya habis.
Di dunia yang semakin dipenuhi konflik bersenjata dan bencana iklim, kekurangan dana ini menciptakan paradoks: kebutuhan meningkat, kapasitas global justru menyusut.
Dunia Tanpa Wasit yang Didanai
Data-data tersebut memperjelas satu hal: krisis PBB bukan sekadar soal tata kelola, melainkan soal kehilangan kemauan kolektif. Ketika negara-negara anggota menunda atau menahan iuran, pesan politiknya jelas—aturan bersama bukan lagi prioritas.
Tanpa dukungan finansial, PBB kehilangan daya tawarnya. Resolusi menjadi simbolik, bukan operasional. Hukum internasional tetap ada di atas kertas, tetapi melemah di lapangan.
Indonesia di Tengah Penyusutan Multilateralisme
Bagi Indonesia, krisis ini memiliki implikasi langsung. Indonesia selama ini mengandalkan PBB sebagai ruang diplomasi normatif—terutama untuk isu Palestina, perubahan iklim, dan misi perdamaian.
Indonesia juga tercatat sebagai salah satu dari sepuluh besar kontributor pasukan penjaga perdamaian PBB. Jika misi-misi ini dipangkas karena kekurangan dana, maka peran strategis Indonesia ikut tereduksi—bukan karena kehendak politik Jakarta, melainkan karena kas global yang kosong.
Dalam dunia yang semakin transaksional, negara-negara seperti Indonesia kehilangan pelindung normatif yang selama ini menyeimbangkan kekuatan keras.
Ketika Angka Mengikis Legitimasi
Krisis kas PBB memperlihatkan kenyataan pahit: legitimasi institusi global kini diukur bukan hanya dari nilai moral, tetapi dari kesediaan negara membayar komitmennya. Ketika pembayaran tersendat, kepercayaan ikut terkikis.
Ini adalah cermin bagi dunia—dan juga bagi Indonesia. Institusi, sekokoh apa pun narasinya, akan rapuh jika tidak dirawat secara kolektif.
Dunia Masih Butuh PBB—Tetapi dengan Harga
Pertanyaannya bukan lagi apakah dunia membutuhkan PBB. Angka-angka defisit menunjukkan dunia masih memanfaatkannya, tetapi enggan menanggung biayanya.
Tanpa pembiayaan yang memadai, PBB berisiko berubah dari wasit aktif menjadi simbol pasif. Dan dunia tanpa wasit aktif bukan dunia yang lebih efisien—melainkan dunia yang lebih kasar.
Bagi Indonesia, mempertahankan multilateralisme bukan nostalgia, melainkan kepentingan strategis. Karena ketika aturan global runtuh oleh krisis kas, yang tersisa hanyalah hukum rimba.
Dan sejarah—sekali lagi—mengajarkan bahwa dunia seperti itu hampir selalu dibayar mahal oleh mereka yang paling tidak bersenjata.***
2 Komentar