Pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026 membuka pertanyaan kelanjutan program dan pembagian tugas. Koalisi mulai menghitung posisi pengganti.

KOSONGSATU.ID — Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Surat pengunduran diri atas permintaan sendiri diserahkan kepada pimpinan MPR.

Dalam pernyataan resminya, ia menyebut keputusan itu bersifat pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah.

“Keputusan untuk berhenti ini juga bukan pernyataan sikap ketidaksanggupan, justru sebuah langkah besar yang harus saya tempuh untuk menjaga kesanggupan pemerintah,” kata Gibran.

Kekosongan jabatan ini langsung memengaruhi koordinasi program yang selama ini diampu Gibran. Ia sebelumnya mendapat tugas turun langsung ke daerah untuk memeriksa pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Penyesuaian Program dan Pengawasan

Presiden Prabowo Subianto menilai Gibran telah menjalankan tugas yang diberikan dengan baik. Namun, pergantian pejabat membuka perhatian terhadap kelanjutan pembagian tugas, terutama pengawasan program dan pelaporan dari daerah.

Pengganti Gibran diharapkan mampu memperkuat mekanisme pengawasan dan koordinasi kebijakan. Program prioritas pemerintahan tetap berjalan di bawah arahan Presiden, tetapi penyesuaian sementara diperlukan selama masa kekosongan.

MPR memiliki waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru. Hingga kini, Presiden belum mengajukan dua nama calon secara resmi. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan posisi Wakil Presiden kosong sejak Gibran menyatakan mundur dan MPR akan segera menindaklanjuti.

Kalkulasi Koalisi dan Posisi Partai

Proses pengisian jabatan membuka ruang kalkulasi politik di dalam koalisi. Beberapa nama dari lingkaran Gerindra mencuat sebagai kandidat potensial, meski keputusan akhir berada di tangan Presiden.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mendorong Gerindra mengisi kursi tersebut. Ia menegaskan PAN tidak menyodorkan kader sendiri dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo. Pertemuan koalisi di Bogor belum menghasilkan dua nama resmi.

Dinamika ini menunjukkan bahwa pergantian Wakil Presiden tidak hanya soal teknis konstitusional, tetapi juga menyentuh keseimbangan internal koalisi. Kecepatan MPR menyelesaikan proses akan menentukan seberapa lama ketidakpastian berlangsung.***