Warga Tengger menolak pembukaan lahan Pusung Gedhe yang diduga terkait akomodasi wisata.

KOSONGSATU.ID — Masyarakat adat Tengger di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, menolak pembukaan lahan di Blok Pusung Gedhe. Mereka mengkhawatirkan aktivitas tersebut berkaitan dengan pembangunan hotel atau vila.

Kawasan yang dipersoalkan berada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Warga menilai lokasi itu memiliki nilai sakral serta fungsi ekologis yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat.

Mengutip laporan DetikJatim pada 11 November 2026, warga mengetahui aktivitas tersebut sejak 3 November. Temuan di lapangan kemudian disampaikan kepada pemerintah desa dan menjadi perhatian tokoh adat.

Baca Juga:
Korban Karhutla Bromo Bertambah Jadi Enam Orang, BNPB Siapkan Evaluasi

Suyanto, warga Desa Ngadisari, menyampaikan keberatan terhadap aktivitas yang dinilainya merusak hutan. Ia mengaitkan penolakan tersebut dengan kekhawatiran terhadap kondisi daerah resapan air.

“Kami masyarakat Tengger Desa Ngadisari menolak keras adanya perambahan dan perusakan hutan di Pusung Gedhe,” ujar Suyanto, Rabu, 11 November 2026, dikutip DetikJatim.

Penolakan juga melibatkan Pemerintah Desa Ngadisari dan lembaga adat. Mereka meminta penjelasan mengenai pemanfaatan kawasan serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah tersebut.

BB TNBTS Jelaskan Perizinan

Dalam ringkasan laporan Radar Bromo tertanggal 13 November 2026, Kepala BB TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha menyatakan lokasi tersebut masuk zona pemanfaatan selama lebih dari sepuluh tahun.

Baca Juga:
Karhutla Bromo Tewaskan Empat Orang, Dua Korban Luka Dirujuk ke Surabaya

Rudijanta juga menyebut PT MIP memperoleh izin sarana wisata alam sekitar lima tahun sebelumnya. Menurut keterangannya, dokumen izin tersebut telah memuat rencana penyediaan akomodasi wisata.

Penjelasan itu merupakan keterangan pengelola kawasan. Dokumen izin, peta lokasi, serta rincian kegiatan yang diperbolehkan belum diperiksa langsung dalam bahan verifikasi yang menjadi dasar penulisan berita ini.

Karena itu, hubungan antara izin yang disebut BB TNBTS dan aktivitas pembukaan lahan yang dipersoalkan warga masih memerlukan pencocokan lebih lanjut dengan dokumen serta kondisi lapangan.

Radar Bromo juga melaporkan temuan pohon ditebang dan patok bertuliskan “Jalan ke Villa”. Namun, temuan tersebut belum cukup untuk memastikan pihak pelaksana maupun seluruh cakupan pekerjaan.

Baca Juga:
Kiamat Kecil yang Menghidupkan: Rahasia Suksesi Ekosistem di Jantung Anak Krakatau

Warga Minta Keterbukaan

Surat pernyataan sikap warga disampaikan kepada BB TNBTS pada 10 November 2026. Warga mendesak transparansi pemanfaatan kawasan dan penghormatan terhadap kehidupan adat Tengger.

Keberatan mereka mencakup kekhawatiran terhadap kondisi hutan dan keberadaan ruang yang dianggap sakral. Masyarakat meminta kepentingan tersebut diperhatikan dalam rencana pengembangan fasilitas wisata.

BB TNBTS menyatakan akan mengupayakan dialog. Sementara itu, warga dan pemerintah desa disebut dijadwalkan mengikuti rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Probolinggo pada 18 November 2026.

Hingga pembaruan penelusuran 15 November, pelaksanaan rapat tersebut belum dapat dikonfirmasi karena masih berupa agenda mendatang. Hasil dialog dan kesepakatan penyelesaian juga belum tersedia dalam bahan yang ditelaah.

Penolakan warga telah diberitakan sejumlah media. Adapun kepastian batas pemanfaatan, rincian akomodasi, dan keterkaitan aktivitas lapangan dengan izin masih menunggu pemeriksaan dokumen yang lebih lengkap. ***