DPR membatalkan paripurna yang sedianya membahas usul pemakzulan Gibran. Untuk mengisi jabatan wakil presiden, MPR akan memilih satu dari dua calon yang diajukan Prabowo.
KOSONGSATU.ID — Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Pada Kamis pagi, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan surat pengunduran diri Gibran belum diterima. Gibran kemudian datang langsung untuk menyerahkan surat itu dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit.
“Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut,” kata Muzani seusai pertemuan. Menurut dia, Gibran juga telah menyampaikan surat yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto.
Muzani mengatakan Gibran tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya dalam pertemuan tersebut.
Dua hari sebelumnya, Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaitkan pembicaraan itu dengan perkembangan perkara penyetaraan ijazah Gibran.
Bagaimana pengganti Gibran dipilih?
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan MPR menggelar sidang pemilihan paling lambat 60 hari setelah jabatan wakil presiden kosong. MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
“Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” kata Muzani. Jika dihitung 60 hari setelah 12 November, tenggatnya jatuh pada 11 Januari 2027.
Muzani mengatakan MPR akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut tata tertib MPR, rapat gabungan menetapkan tanggal sidang pemilihan.
Muzani menyebut Prabowo punya waktu 14 hari sejak MPR mengirim surat permintaan. Pasal 136 Tata Tertib MPR menetapkan dua nama dan berkasnya harus diajukan paling lambat 14 hari sebelum sidang pemilihan.
Tim verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan berkas dan syarat kedua calon sebelum pemilihan. Hingga Kamis siang, nama calon belum diumumkan.
Apa yang terjadi dengan usul pemakzulan?
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis pukul 14.00 WIB. Salah satu agendanya adalah usul hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Gibran.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usul tersebut. Pimpinan DPR menerimanya pada Rabu, sehari sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.
Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR sekaligus salah satu pengusul, mengonfirmasi pembatalan paripurna. Menurut dia, usul itu kehilangan dasar untuk dilanjutkan setelah Gibran mundur.***
Tinggalkan Balasan