Pimpinan DPR menerima usul hak menyatakan pendapat soal Gibran dari 120 anggota lintas fraksi. Saan Mustopa mengatakan usul itu akan dibawa ke paripurna 12 November.
KOSONGSATU.ID – Pimpinan DPR menerima usul penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 11 November 2026. Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi menandatanganinya.
“Dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat,” kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Saan mengatakan usul itu akan diproses melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum dibawa ke paripurna. Ia menyebut paripurna terdekat dijadwalkan Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.
Jam rapat dan pencantuman usul HMP dalam agenda resmi belum terkonfirmasi dari Sekretariat Jenderal DPR.
120 Anggota dari Delapan Fraksi
Menurut rekap yang dibacakan Saan, penanda tangan berasal dari PKS 28 orang, NasDem 19, PKB dan Demokrat masing-masing 18, PDIP 14, Golkar dan Gerindra masing-masing 11, serta PAN satu orang.
Tanda tangan itu menunjukkan dukungan anggota untuk mengajukan usul. Sikap resmi masing-masing fraksi dan keputusan paripurna masih merupakan tahapan tersendiri.
Sehari sebelumnya, paripurna pembukaan masa sidang DPR tidak mengagendakan pemakzulan Gibran. Ketua DPR Puan Maharani saat itu mengatakan pimpinan akan mendengar masukan fraksi dan komisi.
Pada hari yang sama, Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat itu mengatakan Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden.
Syarat Membawa Pendapat DPR ke MK
Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Penilaian itu masih merupakan dasar usulan para anggota.
Menurut Pasal 7B UUD 1945, pengajuan pendapat DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK) memerlukan dukungan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir. Paripurna harus dihadiri sedikitnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Jika MK membenarkan pendapat DPR, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Keputusan pemberhentian berada di tangan MPR.***
Tinggalkan Balasan