Barcelona rusuh, 128 orang ditangkap dan 23 usaha dirusak. Di Lisbon, polisi kembali membongkar tenda protes hunian. Gelombang amarah Eropa belum mereda.
KOSONGSATU.ID – Sabtu malam, 24 Oktober 2026, pusat Kota Barcelona berubah menjadi arena bentrokan. Kepolisian Catalonia menangkap 128 orang, sekitar seperempatnya anak di bawah umur.
Data terbaru otoritas setempat per Ahad, 25 Oktober 2026, mencatat 23 tempat usaha dirusak atau dijarah. Sebanyak 15 polisi terluka, empat di antaranya mengalami luka serius.
Kericuhan berpusat di sekitar Plaça de Catalunya. Ironisnya, alun-alun yang sama sudah berpekan-pekan menjadi lokasi perkemahan para aktivis hak atas perumahan.
Pejabat setempat buru-buru memisahkan kedua peristiwa itu. Menurut laporan beberapa media, para pegiat kemah justru menghalau perusuh agar tidak masuk ke area tenda mereka.
Ajakan aksi itu beredar di media sosial dengan slogan Instituts Indignats, meniru gerakan pelajar Prancis, Lycéens Indignés. Pada puncaknya, sekitar 600 orang ikut turun.
Sejumlah laporan menyebut seruan aksi disebar lewat TikTok, lalu dikoordinasikan melalui WhatsApp dan Telegram. Polisi kini menelusuri pihak yang menggerakkan aksi tersebut.
Wali Kota Barcelona, Jaume Collboni, berjanji membawa kasus ini ke jalur hukum. Ia juga mengingatkan bahwa orang tua para perusuh di bawah umur bisa ikut menanggung konsekuensi.
“Masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Kami akan menuntaskannya sampai akhir,” kata Collboni.
Ini kali kedua dalam tiga pekan kekerasan meletup di sekitar Plaça de Catalunya. Aparat juga memantau ajakan aksi serupa yang masih beredar di dunia maya.
Lisbon Kembali Dibersihkan
Beberapa jam setelah Barcelona rusuh, giliran Lisbon memanas. Lewat pukul 02.00 dini hari Ahad, puluhan polisi berikut anjing pelacak menyerbu kamp protes di Alun-alun Rossio.
Kepolisian Keamanan Publik (PSP) Portugal mencatat 31 orang ditangkap atas tuduhan pembangkangan. Sebanyak 11 orang terluka, terdiri atas delapan warga sipil dan tiga polisi.
Panitia aksi menyodorkan angka berbeda, yakni 37 demonstran terluka. Ini pembongkaran kedua dalam sepekan, setelah operasi pada Selasa lalu berujung penangkapan 55 orang.
Padahal sehari sebelumnya PSP berjanji mengedepankan dialog. Ribuan orang sempat berpawai dari Marquês de Pombal menuju Rossio, lalu memasang lebih dari 100 tenda.
Akar masalahnya terbaca jelas dari angka. Bank Sentral Portugal memperkirakan negeri itu kekurangan 300 ribu rumah, setara dengan seluruh stok hunian di Lisbon.
Demonstran menuntut pemerintah membatalkan rancangan undang-undang yang mempermudah penggusuran sekaligus menghapus batas sewa untuk kontrak baru.
Mahasiswa komunikasi multimedia, Vitor Gomes, menilai spekulasi properti telah mempersempit masa depan generasi muda.
“Spekulasi perumahan, pemusatan kekayaan, dan ketimpangan yang terus meningkat membuat saya merasa pesimistis terhadap masa depan,” ujar Gomes di Lisbon.
Pemimpin Blok Kiri (BE) Portugal, José Manuel Pureza, turut menyoroti rentetan protes hunian yang berujung bentrok di sejumlah negara Eropa.
Italia Siaga, Eropa Ikut Bergolak
Di Italia, ribuan anak muda turun ke jalan di delapan kota pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Mereka memprotes kenaikan biaya hidup, upah rendah, dan belanja militer.
Bentrokan pecah di Roma dan Turin. Polisi menyemprotkan meriam air di Roma dan menembakkan gas air mata di Turin. Sembilan orang ditangkap, sedangkan 371 lainnya sempat ditahan.
Milan justru relatif tenang. Pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni mengerahkan 500 tentara tambahan, sementara butik-butik mewah menutup etalase dengan papan kayu.
Langkah itu diambil setelah kerusuhan pada pekan sebelumnya. Kala itu Meloni menyebut hampir 200 polisi terluka dan 330 orang ditahan.
Gelombang serupa sebelumnya mengguncang Prancis, ketika sekitar 35 ribu orang turun ke jalan dan 135 orang ditahan. Di Madrid, puluhan ribu warga menolak privatisasi dana pensiun publik.
Sementara di Albania, aparat menyemprotkan meriam air ke arah mahasiswa yang memprotes korupsi di sektor pendidikan.
Anggota dewan Kota Lisbon dari Partai Komunis (PCP), João Ferreira, menilai kebijakan pemerintah justru menyuburkan spekulasi properti dan mempersulit akses hunian.
“Hal ini tidak mungkin tidak memicu kemarahan,” kata Ferreira.***
Tinggalkan Balasan