Indonesia menegaskan penderitaan rakyat Palestina sebagai ujian nurani dunia, diiringi komitmen suntikan dana UNRWA dan seruan boikot produk Israel.

KOSONGSATU.ID-Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan komitmen teguh pemerintah dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina pada Sidang Ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Bantuan ini mencakup kucuran dana untuk pengungsi dan seruan memboikot produk zionis.

“Komitmen Indonesia tetap teguh dan konsisten, tahun ini kami akan melanjutkan kontribusi tahunan sebesar USD1,2 juta kepada UNRWA,” kata Sugiono dalam forum tingkat menteri di markas PBB, Kamis, 24 September 2026.

Bantuan bagi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina itu diharapkan memicu solidaritas global. Sugiono mendesak negara lain turut meningkatkan dukungan finansial bagi lembaga tersebut agar mandat kemanusiaannya berjalan efektif.

Ihwal pendudukan fasilitas PBB di Yerusalem Timur oleh pasukan Israel, tindakan sepihak itu dinilai telah menghambat operasional pekerja kemanusiaan. Sugiono menegaskan fasilitas UNRWA semestinya memiliki kekebalan khusus dan harus dijaga dari disinformasi.

Boikot Permukiman Ilegal

Selain sokongan dana, Indonesia secara resmi mendukung aksi memboikot produk-produk dari wilayah pendudukan ilegal Israel di Palestina. Sikap perlawanan tersebut sejalan dengan kerangka hukum internasional serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334.

Sugiono menyampaikan pandangan ini dalam pertemuan menteri gabungan Arab-Islam di sela Sidang PBB, Jumat, 25 September 2026. Pelarangan impor barang dari permukiman ilegal adalah upaya konkret komunitas internasional dalam menentang kolonialisme.

Sebelumnya, Indonesia bersama tujuh negara sahabat telah menyatakan sikap untuk mendukung keputusan Inggris yang melarang impor barang dari Israel. Langkah pembatasan ini diharap dapat diikuti oleh seluruh kawasan guna menekan penjajahan.

Ujian Nurani Dunia

Menanggapi krisis yang berlanjut di Gaza dan Tepi Barat, penderitaan rakyat Palestina dinilai bukan sekadar persoalan kawasan Timur Tengah semata. Sugiono menyebut krisis berdarah tersebut sebagai tolok ukur berjalannya sistem multilateral.

Keberadaan pelbagai institusi internasional dipandang tidak akan cukup apabila negara-negara abai dalam menghentikan kolonialisme. Pelanggaran hukum di wilayah Palestina mengingatkan pada kondisi kelam tata dunia sebelum hadirnya Piagam PBB pada 1945.

“Di sinilah Palestina tetap menjadi salah satu ujian paling jelas terhadap prinsip-prinsip ini, sekaligus ujian bagi nurani kita,” kata Sugiono.

Pengalaman historis bangsa Indonesia melawan penjajahan turut membentuk dasar dukungan kuat untuk terus membela warga sipil Palestina. Institusi global harus ditegakkan secara konsisten agar hak mutlak menentukan nasib sendiri dapat segera terwujud.

“Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina hingga hak mereka untuk menentukan nasib sendiri terpenuhi, dan hingga negara Palestina yang merdeka dan berdaulat terwujud, berdasarkan Solusi Dua Negara,” kata Sugiono.***