Purbaya melaporkan defisit cuma 0,9 persen PDB pukul 12.18, dipanggil Istana pukul 14.00, diganti pukul 15.00. Yang bikin repot ternyata bukan APBN, melainkan kurs.
KOSONGSATU.ID — Bayangkan seorang kasir warung yang baru saja menunjukkan buku kas paling rapi sepanjang tahun. Pemasukan naik, pengeluaran terkendali, catatan tidak ada yang bolong. Lalu setengah jam kemudian ia dipanggil pemilik warung dan diberi tahu bahwa mulai sore ini kasirnya diganti.
Alasannya tidak disebutkan. Yang jelas, harga beras di pasar memang sedang gila-gilaan, dan itu urusan yang tidak pernah bisa diatur oleh siapa pun yang duduk di balik meja kasir.
Kira-kira begitulah yang menimpa Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin, 14 September 2026.
Dicopot Persis di Hari Rapornya Paling Bagus
Pukul 12.18 WIB, di ruang rapat Komite IV DPD RI, Purbaya menyampaikan kabar yang sebenarnya menyenangkan. Defisit APBN pada Juli tercatat 0,91 persen dari PDB, dan pada akhir Agustus bertahan di level 0,9 persen sekian. Ia menyebutnya masih terkendali pada level yang aman.
Untuk konteks: Undang-Undang APBN 2026 sebetulnya mengizinkan defisit sampai 2,68 persen PDB. Purbaya baru memakai sekitar sepertiga jatahnya, padahal tahun anggaran menyisakan empat bulan. Pendapatan negara pada Juli bahkan tumbuh 21,3 persen secara tahunan, melampaui belanja yang tumbuh 18,2 persen.
Sekitar pukul dua siang, ia ditarik keluar dari rapat itu. Ketua Komite IV Ahmad Nawardi menjelaskan kepada peserta bahwa Purbaya dipanggil ke Istana oleh Menteri Sekretaris Negara.
Sekitar pukul tiga sore, Suahasil Nazara dilantik menjadi Menteri Keuangan.
Sampai tulisan ini disusun, tidak ada penjelasan resmi dari Istana mengenai alasan pencopotan tersebut. Suahasil sendiri mengaku baru menerima kabar itu pada pagi hari yang sama, lalu diminta bersiap untuk sore harinya. Total masa jabatan Purbaya: satu tahun enam hari.
Ya bagaimana, orang baru saja menyerahkan rapor dengan nilai bagus, tahu-tahu bangkunya sudah diduduki orang lain.
Angka yang Dia Pegang dan Angka yang Memegang Dia
Masalahnya, dalam pekerjaan seorang menteri keuangan, ada dua jenis angka yang nasibnya berbeda jauh.
Jenis pertama adalah angka yang benar-benar berada di genggamannya. Defisit 0,9 persen tadi. Rancangan APBN 2027 yang ia tinggalkan di meja dengan pendapatan Rp3.426 triliun dan belanja Rp4.097,2 triliun.
Pemangkasan pagu program Makan Bergizi Gratis dari Rp335 triliun menjadi Rp229 triliun — keputusan yang membuatnya berselisih dengan banyak pihak, tetapi secara fiskal menyelamatkan ruang gerak anggaran.
Jenis kedua adalah angka yang justru memegang dia.
Rupiah menutup perdagangan Senin di posisi yang bahkan sumber-sumber pasar belum sepakat mencatatnya. CNBC Indonesia mencantumkan Rp17.640 per USD, melemah 0,31 persen dari Rp17.585 pada Jumat sebelumnya. Bisnis Indonesia mencatat Rp17.669 per USD, melemah 0,33 persen.
Selisih Rp29 di antara keduanya berasal dari acuan penutupan yang berbeda, dan sebaiknya memang tidak dirapikan menjadi satu angka biar kelihatan enak. Dua-duanya menunjuk arah yang sama, dan arah itulah masalahnya.
Bank Indonesia sendiri memasang rentang proyeksi Rp17.300–Rp17.800 per USD untuk 2026–2027. Artinya rupiah sedang merangkak di paruh atas rentang yang diperkirakan bank sentralnya sendiri.
Imbal hasil Surat Berharga Negara tenor sepuluh tahun juga menanjak, dari 7,04 persen pada 1 September menjadi 7,16 persen pada 14 September. Dua belas basis poin dalam dua pekan. Dalam bahasa manusia biasa: negara sedang dipaksa membayar bunga lebih mahal untuk utang yang sama, tanpa melakukan kesalahan apa pun.
Dan di belakang semuanya, ada minyak. ICP Agustus 2026 menembus USD 89,43 per barel, melompat USD 7,75 hanya dalam sebulan dari USD 81,68 pada Juli. Asumsi APBN 2026 dipatok USD 70. Brent bahkan menyentuh USD 105,68 per barel pada 14 September gara-gara blokade Selat Hormuz.
Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, pernah menghitung bahwa setiap kenaikan USD 1 per barel di atas asumsi berpotensi menambah beban subsidi energi Rp6–7 triliun. Dengan selisih USD 19,43 per barel, rentangnya berada di kisaran Rp117–136 triliun.
Jadi defisit 0,9 persen yang dilaporkan pada pukul 12.18 itu ibarat tembok depan rumah yang masih mulus, sementara air sudah merembes dari belakang.
Tujuh Hari yang Menjelaskan Siapa Sebenarnya yang Menyetir
Kalau ada satu data yang paling telak memperlihatkan posisi Indonesia, data itu justru bukan angka rupiah, melainkan kalender.
Bank sentral Amerika Serikat bersidang pada 16–17 September 2026, dengan pengumuman yang jatuh Kamis dini hari pukul 01.00 WIB. Pasar menghargai peluang kenaikan suku bunga 25 basis poin sebesar 92,4 persen.
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia baru akan berlangsung pada 22–23 September 2026.
Tujuh hari. Selama sepekan penuh itu, rupiah akan menyerap keputusan The Fed tanpa respons resmi dari bank sentralnya sendiri. BI-Rate sudah ditahan di 5,75 persen sejak 19 Agustus.
Cadangan devisa memang menebal menjadi USD 146,5 miliar pada Agustus, menanjak USD 1,2 miliar dari Juli — meski sebagian kenaikannya, seperti dicatat beberapa lembaga riset, berasal dari penarikan utang pemerintah, bukan dari surplus yang dihasilkan perdagangan.
Menteri keuangan bisa diganti dalam satu sore. Jadwal sidang bank sentral negara lain tidak ikut berganti.
Sudah Begini sejak Tahun 1300, Ternyata
Yang agak getir, pola ini sebenarnya bukan barang baru di kepulauan ini.
Kerajaan-kerajaan Jawa Kuno dulu mencetak mata uangnya sendiri dari emas dan perak, dengan satuan seperti masa, tahil, dan kupang. Lalu sejak sekitar tahun 1300, Majapahit mulai mengimpor uang kepeng perunggu dari Tiongkok besar-besaran. Alasannya masuk akal: pecahannya kecil, praktis untuk transaksi pasar harian, dan pasokannya melimpah. Uang lokal pelan-pelan ditinggalkan.
Tagihannya baru datang belakangan. Ketika Dinasti Ming memperketat perdagangan luar negeri dan membatasi keluarnya uang tembaga, pasokan ke Nusantara langsung tersendat. Penguasa lokal meresponsnya dengan mencetak tiruan sendiri — picis dan gobog dari tembaga, timah, bahkan timbal — yang lebih tipis dan bermutu lebih rendah daripada aslinya.
Kebijakan pertama Purbaya sebagai menteri keuangan, pada September 2025, adalah menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah di lima bank Himbara, dengan target menembus Rp400 triliun pada pertengahan 2026.
Secara teknis, itu kebijakan fiskal yang mengerjakan pekerjaan moneter. Secara struktural, ya begitulah: menyuntikkan likuiditas dari dalam sebagai pengganti kewenangan yang memang tidak ia punya.
Tujuh ratus tahun, polanya masih mirip.
Yang Belum Dijelaskan kepada Siapa Pun
Suahasil sendiri memilih nada yang menenangkan. Ia menyampaikan bahwa arahan Presiden adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, lalu menegaskan bahwa kedatangannya bukan perubahan, melainkan kelanjutan. Efisiensi, katanya, bukan sekadar memotong belanja, melainkan menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan keluaran maksimal.
Persoalannya, kata “kelanjutan” itu sendiri sedang diuji angka. Pemerintah memasang target pertumbuhan 2027 di 6 persen, sementara Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memperkirakan 5,22 persen.
Defisit 2027 dipatok 2,40 persen PDB oleh pemerintah, diperkirakan 2,70–2,90 persen oleh ekonom. Asumsi kurs dalam RAPBN 2027 dipatok Rp17.500 per USD — angka yang sudah dilewati rupiah tepat pada hari Suahasil dilantik.
Beberapa hal sampai sekarang belum dijelaskan. Alasan pencopotan Purbaya tidak pernah dinyatakan resmi. Angka defisit 0,9 persen itu pun baru berstatus pernyataan lisan di hadapan DPD, belum diterbitkan lewat dokumen APBN KiTa edisi Juli–Agustus 2026.
Perincian pertumbuhan pendapatan 21,3 persen juga belum dipilah antara pajak, PNBP, dan dividen Danantara — padahal dividen sifatnya sekali tarik, sedangkan pajak berulang setiap tahun.
Publik akhirnya diminta percaya bahwa semuanya baik-baik saja, sambil menatap layar kurs yang tidak ikut-ikutan percaya.
Yang paling jujur dalam seluruh peristiwa ini justru rupiah. Ia tidak membaca siaran pers, tidak menghadiri pelantikan, tidak peduli siapa yang duduk di Lapangan Banteng. Pada 15 September, para analis memperkirakan mata uang itu masih akan ditutup melemah di kisaran Rp17.660–Rp17.710 per USD.
Menteri keuangan memang bisa diganti dalam satu sore, tetapi harga uang kita masih diputuskan pada dini hari, di ruang rapat yang jaraknya belasan ribu kilometer, oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu Lapangan Banteng itu di mana.***
Tinggalkan Balasan