Seorang mahasiswa Undip asal Alor mengeluhkan harga beras Rp30 ribu di depan Menteri Pertanian. Dua hari kemudian Bulog bergerak — sesuatu yang gagal dilakukan sistem selama berbulan-bulan.
KOSONGSATU.ID — Adriano Jeconia Padama tidak merencanakan menjadi viral. Ia mengangkat tangan saat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berpidato dalam upacara penerimaan mahasiswa baru di Universitas Diponegoro pada Kamis, 6 Agustus 2026, lalu menceritakan kondisi kampung halamannya di Alor, Nusa Tenggara Timur.
“Kalau beras lagi krisis itu di pedalaman harganya tinggi sekali, bisa menembus Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilo,” katanya, seperti dilaporkan Monitor Indonesia, 8 Agustus 2026.
Momen itu baru menyebar luas dua hari setelah kejadian: akun resmi @undip.official mengunggah rekamannya ke Instagram pada Sabtu malam, 9 Agustus 2026, dan videonya ikut disebarluaskan lewat akun TikTok resmi Kementerian Pertanian. Amran membatalkan rapat pimpinan di Jakarta, terbang ke Alor pada hari yang sama, dan memerintahkan Perum Bulog mengirim beras hari itu juga.
Respons secepat itu terasa melegakan. Tapi ia juga menyisakan pertanyaan yang lebih mengganggu: kenapa dibutuhkan video viral seorang mahasiswa untuk menggerakkan sistem yang seharusnya sudah memantau harga pangan di seluruh pelosok negeri?
Jauh sebelum republik berdiri, tradisi lumbung desa era Mataram justru merancang mekanisme yang tidak menunggu keluhan menjadi sorotan nasional lebih dulu. Perbandingan dua sistem ini — satu bergerak dalam hitungan jam usai viral, satu berusia empat abad — mengungkap siapa yang sebenarnya lebih sigap menghadapi krisis pangan di wilayah terpencil.
Angka di Balik Rp30 Ribu per Kilo
Amran mendapati kenyataan yang sedikit berbeda dari keluhan viral itu saat tiba di Alor pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Harga beras di kota kabupaten berkisar Rp13.000 per kilogram, setara Jakarta, tapi melonjak menjadi Rp25.000–30.000 di wilayah pedalaman begitu distribusi terganggu.
Selisih itu bukan angka kecil. Ia berarti warga pedalaman Alor membayar hampir dua setengah kali lipat harga normal untuk kebutuhan paling pokok, hanya karena rantai distribusi kepulauan lebih panjang dan lebih mahal.
Sebagai jawaban, Bapanas dan Bulog menyalurkan bantuan 30 kilogram beras per keluarga untuk 37.338 penerima pada Sabtu, 8 Agustus 2026, dirapel untuk periode Juli–September 2026. Desa Probur menerima porsi terbesar dengan 513 penerima, disusul Lembur Barat 222 penerima, dan Fuisama 66 penerima.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan hal itu di lokasi, pada hari yang sama. “Hari ini kami datang langsung ke Alor untuk memastikan bantuan pangan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat,” katanya, 8 Agustus 2026, seraya menambahkan tidak ada wilayah yang terlalu jauh untuk dilayani negara.
Yang belum terjawab: apakah lonjakan harga di pedalaman Alor sudah terpantau sistem distribusi Bulog sebelum video itu viral, atau baru terdeteksi setelahnya. Hingga naskah ini diterbitkan, Bulog belum memberikan penjelasan rinci soal mekanisme pemantauan harga rutin di wilayah kepulauan terluar sebelum insiden 6–8 Agustus itu.
Empat Abad Lalu, Tanpa Menunggu Video Viral
Di titik inilah sejarah menawarkan kontras yang tajam. Sultan Agung, penguasa Mataram Islam pada 1613–1645, merintis tradisi Lumbung Mataraman lewat filosofi nandur apa sing dipangan, mangan apa sing ditandur — menanam apa yang dimakan, memakan apa yang ditanam.
Tinggalkan Balasan