Masa Kini: Antara Kritik dan Stigma
Di Indonesia hari ini, anarkis punya dua wajah.
Pertama, sebagai kritik sosial. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan bisa menindas. Bahwa rakyat punya hak menolak ketika negara berubah jadi mesin oligarki.
Kedua, sebagai stigma politik. Banyak aksi massa yang sebenarnya damai langsung dilabeli “anarkis” hanya karena ada segelintir orang yang ricuh. Padahal, protes adalah hak konstitusional warga negara.
Di balik kericuhan Jakarta dan penjarahan rumah pejabat, istilah ini makin kabur. Apakah semua demonstrasi otomatis anarkis? Atau justru label itu dipakai untuk menakut-nakuti rakyat?
Gotong Royong: Jejak Anarkisme Nusantara
Menariknya, nilai inti anarkisme—mutual aid—sesungguhnya tidak asing bagi bangsa Indonesia. Gotong royong, sambatan, dan solidaritas sosial adalah versi lokal dari gagasan yang sama. Bedanya, di sini ia tumbuh dari budaya, bukan dari teori politik Eropa.
Di saat negara lambat hadir, seperti dalam bencana atau krisis, rakyat sering lebih dulu bergerak lewat jaringan solidaritas horizontal. Itulah wajah lain dari “anarkis” yang jarang disebut: bukan rusuh, tapi merawat kehidupan.
Rebut Kembali Maknanya
Label anarkis di Indonesia memang sudah terlanjur peyoratif. Tapi, jika menengok sejarahnya, kita menemukan sesuatu yang lebih besar: sebuah cita-cita tentang masyarakat yang setara, bebas, dan saling menolong.
Mungkin, yang kita butuhkan hari ini bukan sekadar menolak atau menerima kata itu, melainkan merebut kembali maknanya.
Anarkis, dengan demikian, bukan hanya tentang chaos di jalanan, melainkan tentang keberanian rakyat melawan penindasan.***
2 Komentar